Headline.co.id, Bangunan ~ Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan dukungan penuh terhadap Program Nasional Tiga Juta Rumah yang diinisiasi oleh pemerintah pusat. Pernyataan ini disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Herson B. Aden, saat membuka Rapat Kerja Program Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Kalimantan Tengah 2025 di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, pada Kamis, 11 Desember 2025.
Herson menyampaikan bahwa program ini merupakan upaya nyata dalam memenuhi hak dasar masyarakat untuk mendapatkan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Ia menambahkan bahwa program ini juga menjadi motivasi untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan sosial.
Pemprov Kalteng mengapresiasi penerbitan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri yang mengatur sinkronisasi kebijakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Pusat Statistik, dan Kementerian Dalam Negeri. Menurut Herson, SKB ini menjadi landasan penting dalam penyediaan data akurat, sinkronisasi kebijakan daerah dengan pusat, serta penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Tengah.
“Dengan koordinasi lintas sektor ini, hambatan birokrasi yang selama ini menghambat pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat diatasi secara sistematis,” ujar Herson. Ia berharap langkah ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar akan tempat tinggal yang layak.
Herson juga menyambut baik hadirnya skema pembiayaan yang lebih inklusif, seperti Kredit Pemilikan Rumah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR)–Kredit Pemilikan Properti (KPP) bagi pekerja informal dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan tetap. “Instrumen pembiayaan ini membuka peluang lebih luas bagi masyarakat Kalimantan Tengah untuk memiliki rumah dengan cicilan ringan dan tenor panjang,” katanya.
Dalam hal perencanaan, Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah telah memperkuat implementasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang menjadi dokumen induk pembangunan perumahan. RP3KP juga menjadi pedoman utama dalam pengusulan bantuan perumahan melalui Sistem Informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman (SIBARU). Herson berharap seluruh usulan di SIBARU dapat terealisasi dan mendukung pencapaian target tiga juta rumah.
Selain itu, Herson menyampaikan bahwa Gubernur telah mengajukan usulan prioritas infrastruktur perumahan dan permukiman melalui surat resmi pada 26 Mei 2025. Usulan tersebut mencakup peningkatan kualitas rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan delapan tower rumah susun di beberapa kabupaten/kota, serta pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana di Seruyan, Sukamara, dan Gunung Mas.
“Kami berharap usulan ini menjadi prioritas nasional, mengingat Kalimantan Tengah memegang mandat strategis sebagai pusat pangan nasional, pusat konservasi internasional, sentra hilirisasi sumber daya alam, serta penyangga Ibu Kota Negara,” tegasnya. Herson juga meminta pemerintah kabupaten/kota untuk melengkapi data dan dokumen terkait pemenuhan readiness criteria sebagai syarat pengusulan program.
Sementara itu, Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman, Yuli Kristina, dalam laporannya menjelaskan bahwa rapat kerja yang digelar selama dua hari ini bertujuan mengidentifikasi isu strategis perumahan dan permukiman di daerah, menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, memperkuat kesiapan perencanaan melalui readiness criteria, mempercepat integrasi data terutama melalui SIBARU, serta menghasilkan rekomendasi strategis untuk pembangunan 2026–2029.
“Kami berharap ada penguatan teknis pengusulan kegiatan PKP di seluruh kabupaten/kota agar proses verifikasi administrasi dan readiness criteria berjalan lancar,” tuturnya. Acara ini dihadiri oleh Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman BP3KP Kalimantan I, Arifay Saini, yang hadir secara virtual, Kepala Dinas Perkimtan se-Kalimantan Tengah, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah.
