Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya perbaikan kinerja Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dalam waktu satu tahun ke depan. Hal ini dilakukan untuk mencegah pembekuan instansi tersebut. Purbaya mengungkapkan bahwa masih terdapat banyak kebocoran dalam pelayanan dan pengawasan ekspor yang dilakukan oleh DJBC.
Menteri Keuangan menyatakan akan terus berupaya memperbaiki lingkungan kerja di DJBC. “Kami akan melakukan berbagai langkah perbaikan,” ujar Purbaya di Jakarta, Kamis (11/12/2025). Dalam upaya ini, Purbaya telah memberikan ultimatum bahwa DJBC bisa dibekukan dan 16.000 pegawainya dirumahkan jika tidak ada perbaikan kinerja.
Purbaya menambahkan bahwa ancaman ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029, Kementerian Keuangan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. “Ini adalah perintah langsung dari Presiden,” tegas Purbaya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Ancaman tersebut, menurut Purbaya, dimaksudkan sebagai dorongan bagi para pegawai DJBC agar lebih serius dalam memperbaiki kinerja dan citra mereka yang dinilai kurang baik di mata masyarakat. “Ini adalah cambukan bagi mereka,” ujarnya. Jika dalam setahun ke depan kinerja DJBC membaik, Purbaya memastikan pemerintah tidak perlu mengalihkan tugas mereka kepada perusahaan swasta seperti Societe Generale de Surveillance (SGS) asal Swiss, seperti yang pernah terjadi pada masa Orde Baru. “Kami berharap tidak perlu lagi melibatkan pihak swasta,” kata Purbaya.
