Headline.co.id, Banda Aceh ~ Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pada 6 Januari 2025 kini telah berusia satu tahun. Program ini merupakan salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam jangkauan dan partisipasi masyarakat. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan bahwa hingga awal Januari 2026, sebanyak 19.188 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di 38 provinsi dan menjangkau 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Program ini telah memberikan manfaat langsung kepada sekitar 55,1 juta masyarakat.
Sepanjang tahun 2025, BGN telah menyajikan lebih dari 3 miliar porsi makanan bergizi, dengan hanya sekitar 15 ribu orang yang mengalami dampak dari program tersebut. “Sepanjang tahun 2025, BGN telah menyajikan lebih dari 3 miliar porsi makanan bergizi. Dari jumlah itu, kejadian yang berdampak pada penerima manfaat hanya sekitar 15 ribu orang,” ujar Dadan di Jakarta, Jumat (9/1/2026).
Dadan menjelaskan bahwa klaim keberhasilan MBG sebesar 99,99 persen didasarkan pada data produksi dan jumlah kejadian selama program berjalan. Pada tahun 2025, tercatat sekitar 252 kejadian, dengan tren menurun signifikan di akhir tahun. “Pada September 2025 ada 67 kejadian, Oktober naik menjadi 85, November turun menjadi 40, dan Desember hanya tersisa 12 kejadian. Dengan total SPPG mencapai 19.188 unit, secara matematis itulah yang menjadi dasar capaian 99,9 persen,” jelasnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Program MBG dimulai dengan skala kecil, dengan hanya 190 SPPG di 26 provinsi yang melayani sekitar 570 ribu penerima manfaat pada awal peluncurannya. Namun, di akhir tahun, jumlah tersebut meningkat hampir empat kali lipat dari target awal. “Awalnya kami hanya menargetkan 5.000 SPPG dengan 17,5 juta penerima manfaat. Tapi setiap Presiden turun ke daerah, beliau selalu mendapat pertanyaan dari anak-anak dan para ibu, kapan mereka bisa ikut program ini. Dari situlah kami diminta untuk mempercepat,” kata Dadan.
Menariknya, seluruh SPPG yang berdiri hingga akhir 2025 merupakan hasil kontribusi masyarakat tanpa menggunakan dana negara. “Ini menjadi salah satu contoh kemitraan swasta yang sangat bergairah di Indonesia. Dampaknya terasa hingga ke rantai pasok, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di berbagai daerah,” ujarnya.
Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Irhamna, menegaskan bahwa MBG adalah program yang terus dikawal ketat oleh pemerintah pusat. KSP bertugas memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan program-program prioritas Presiden. “Kita semua tahu MBG adalah wajah Presiden Prabowo. Ini janji yang harus ditunaikan, dan itu yang kami kawal bersama,” ujar Irhamna.
Meskipun capaian program dinilai sangat tinggi, pemerintah tetap memperhatikan tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya. “Keberhasilan 99,99 persen juga berarti masih ada ruang perbaikan. Presiden sendiri menyadari hal itu,” katanya. Pemerintah menargetkan standar lebih tinggi pada 2026, dengan harapan program MBG berjalan tanpa kesalahan. “Tahun ini kami mengawal program ini dengan sangat serius. Harapannya, di 2026 program MBG benar-benar zero defect, tidak ada kesalahan sekecil apa pun,” pungkas Irhamna.
Kepala BGN menegaskan komitmen pemerintah untuk menurunkan angka stunting sepanjang 2026 melalui penguatan Program MBG dan penanganan khusus bagi anak-anak terdampak. Dadan menjelaskan bahwa komposisi makanan dalam MBG disusun berdasarkan tahapan perkembangan dan angka kecukupan gizi masing-masing kelompok sasaran. Penyesuaian ini dilakukan agar kebutuhan nutrisi tetap terpenuhi, terutama bagi ibu hamil dan anak-anak.
Perhatian khusus diberikan kepada anak-anak dengan kondisi stunting. Pada 2026, penanganan stunting dilakukan melalui pemberian makanan bergizi serta perawatan dan intervensi tambahan yang terintegrasi. Melalui pendekatan ini, BGN menargetkan penurunan signifikan angka stunting hingga akhir 2026. Selain itu, penyesuaian menu juga diterapkan bagi anak sekolah dengan kebutuhan khusus. Untuk memastikan ketepatan intervensi gizi, setiap SPPG dilengkapi tenaga ahli gizi yang bertugas mengidentifikasi kebutuhan individual anak serta menyusun menu gizi seimbang yang bervariasi.
