Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi pemerintah daerah dalam mengelola aset infrastruktur olahraga, terutama melalui kolaborasi dengan pihak swasta. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Askolani, yang mewakili Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam forum Indonesia Sports Summit (ISS) 2025 bertema “Collaborative Development for a Sustainable Sports Ecosystem” pada Sabtu, 6 Desember 2025.
Dalam diskusi panel yang dipandu oleh Elvira Khairunnisa, Askolani membahas pengelolaan aset dan infrastruktur olahraga di daerah yang dinilai belum optimal. Ia menekankan pentingnya skema pembiayaan yang lebih menarik dan modern serta kolaborasi yang lebih baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta. “Ada tiga stakeholder yang harus kolaborasi. Satu adalah pusat, kedua yaitu pemda, ketiga pihak swasta,” ujar Askolani.
Askolani mencontohkan pembangunan 22 stadion oleh Pemerintah Pusat di berbagai daerah yang hampir selesai pada 2025. Ia menyoroti pentingnya kolaborasi pusat, pemda, dan swasta dalam pengelolaan stadion-stadion tersebut. “Kami di Kemenkeu siap untuk menilai aset itu kalau kemudian mau kita kerja samakan dengan swasta,” jelasnya.
Lebih lanjut, Askolani menyebutkan bahwa pemeliharaan aset dapat dikolaborasikan dengan pihak swasta karena banyaknya acara yang bisa diselenggarakan di stadion-stadion tersebut. “Kami yakin dari aset-aset stadion itu banyak sekali event yang bisa dibuat. Bisa untuk kesenian, bisa untuk aktivitas masyarakat,” tambahnya.
Menurut Askolani, pihak swasta lebih memahami pemanfaatan sisi ekonomi dari aset-aset tersebut dibandingkan pemda. Oleh karena itu, kolaborasi pemda dan swasta sangat penting, dengan transparansi dalam bentuk kerja samanya. “Nilai aset kita hitung dibantu oleh Kemenkeu. Lalu kita lihat apa yang bisa dilakukan pemda, kemudian dengan swasta kerja samanya seperti apa dan berapa lama,” terangnya.
Askolani juga memberikan contoh kolaborasi lain seperti di Gelora Bung Karno (GBK) dan Sirkuit Mandalika yang mendapatkan fasilitas bebas perpajakan sebagai bentuk dukungan. “Tentunya banyak yang kami yakin kita bisa bantu. Dalam sisi pendanaan pusat. kita bisa bantu dalam hal asetnya, appraisalnya, dan kita bisa bantu dalam bentuk insentif fiskalnya,” ujarnya.
Dirjen Askolani yakin bahwa kolaborasi dengan dukungan penuh dari Pemerintah Pusat dapat memberikan efek berganda bagi berbagai bidang seperti pariwisata, ekonomi, bisnis, kesehatan, hingga produktivitas generasi muda. “Kalau masif kita lakukan pada seluruh daerah di Indonesia, kami yakin bisa jadi potensi pertumbuhan ekonomi kita,” katanya.
Kemenkeu mendukung penuh penyelenggaraan forum ISS oleh Kemenpora dan siap memberikan dukungan lebih lanjut agar diskusi tersebut dapat menjadi langkah strategis yang penting. “Apalagi Pak Menpora punya pengalaman menghubungkan pemerintah dengan swasta. Misalnya GBK yang sudah bisa menghasilkan profit, itu bisa dicontoh di tempat-tempat lain di Indonesia,” pungkas Askolani.
