Headline.co.id, Medan ~ Pemulihan jaringan seluler di wilayah terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra Barat dan Sumatra Utara menunjukkan kemajuan signifikan. Laporan dari operator seluler menyatakan lebih dari 90 persen menara pemancar telah kembali berfungsi. Pemerintah berkomitmen mempercepat pemulihan agar warga dapat berkomunikasi dan mengakses informasi penting.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa pemulihan layanan komunikasi menjadi prioritas pemerintah untuk memastikan kebutuhan warga dan koordinasi penanganan bencana tetap berjalan lancar. “Para operator seluler melaporkan, di Sumbar sudah 95 persen pulih dan Sumut 90 persen. Untuk Aceh, kendala listrik masih menyebabkan sekitar 60 persen menara tidak beroperasi. Pemerintah bersama operator dan PLN terus bekerja agar layanan segera normal kembali,” ujar Meutya usai memimpin rapat koordinasi di Medan, Senin (1/12/2025).
Per Senin (1/12/2025) pukul 00.00 WIB, total menara yang mengalami gangguan di tiga provinsi berjumlah 2.804 menara, terdiri dari 1.969 menara di Aceh, 681 di Sumatra Utara, dan 154 di Sumatra Barat. Pemulihan di Aceh ditargetkan meningkat signifikan dalam empat hari ke depan seiring perbaikan pasokan listrik oleh PLN. Pemerintah juga bekerja sama dengan TNI untuk mempercepat pengiriman material perbaikan ke daerah yang sulit dijangkau.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Selain pemulihan teknis, Menkomdigi mengapresiasi langkah operator seluler yang memberikan diskon tarif dan perpanjangan masa aktif kartu bagi pengguna di wilayah terdampak. Meutya mengimbau masyarakat tetap waspada dan mengikuti arahan petugas, serta memanfaatkan kanal resmi untuk informasi bencana melalui tautan https://s.id/TanggapBencanaSumatra.
Rapat koordinasi di Balai Monitoring Frekuensi Kota Medan dihadiri oleh Direktur Utama PT Telkom Indonesia, Direktur Utama PT Telkomsel, Direktur & Chief Regulatory Officer XL Axiata, CRO Indosat Ooredoo, Perwakilan Starlink Indonesia, PT Pos Indonesia, RRI, TVRI, , dan pemerintah daerah terdampak. Turut mendampingi Menkomdigi, Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Wayan Toni Supriyanto dan Direktur Utama BAKTI Fadhilah Mathar.
