Headline.co.id, Pontianak ~ Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menekankan pentingnya data yang akurat dan lengkap dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Hal ini disampaikan saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Persiapan/Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalbar di Hotel Mercure Pontianak, Rabu (26/11/2025).
Dalam sambutannya, Harisson menjelaskan bahwa SE 2026 bertujuan untuk memetakan seluruh unit usaha dari skala mikro hingga besar, termasuk sektor-sektor ekonomi baru seperti e-commerce, UMKM, dan ekonomi digital. “Data yang lengkap dan akurat dari Sensus Ekonomi adalah peta jalan bagi kita untuk mengambil kebijakan yang tepat sasaran. Tanpa data yang valid, kebijakan yang dirumuskan berpotensi tidak menyentuh akar permasalahan di lapangan,” ujar Harisson.
Ia juga menambahkan bahwa pelaksanaan SE 2026 memerlukan sinergi yang kuat pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. “Kami mengimbau seluruh pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dan memberikan data yang benar kepada petugas BPS. Kerahasiaan data responden dijamin oleh Undang-Undang Statistik. Pada kesempatan ini, kami juga mengapresiasi FGD yang digelar untuk menjaring masukan terkait metodologi maupun tantangan pengumpulan data, terutama pada unit usaha yang memiliki karakteristik unik,” tuturnya.
Pemerintah Provinsi Kalbar menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan SE 2026 dan berharap hasil sensus dapat menjadi rujukan utama dalam penyusunan RPJMD serta kebijakan ekonomi lainnya untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045. Kepala BPS Kalbar, Muh Saichudin, dalam laporannya menyatakan bahwa SE 2026 merupakan landasan penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi daerah dan memetakan potensi bisnis secara menyeluruh.
Saichudin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak atas dukungan berkelanjutan terhadap kegiatan statistik di Kalimantan Barat. “Peran serta Bapak/Ibu dalam mendukung kegiatan BPS menjadi kunci keberhasilan kita membangun Kalbar. Dengan kolaborasi dan kebersamaan, kita dapat menghadirkan statistik yang berkualitas dan bermanfaat bagi pembangunan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti tantangan pembangunan ekonomi, termasuk target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% dan target Kalimantan Barat 7,9% pada tahun 2029, target yang dinilai ambisius dan membutuhkan data kuat untuk menentukan fokus stimulus pada sektor pengungkit pertumbuhan. “Target yang cukup ambisius ini menuntut dukungan data yang solid agar pemerintah dapat memfokuskan stimulus secara tepat pada sektor-sektor strategis,” jelas Saichudin.
Ia menegaskan bahwa BPS mengemban amanah menghitung pertumbuhan ekonomi tersebut, sehingga dukungan data dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari OPD, instansi vertikal, hingga dunia usaha, menjadi sangat penting. SE 2026 diyakini dapat menjawab tiga isu strategis utama pembangunan ekonomi Kalimantan Barat, salah satunya kemampuan mencapai target pertumbuhan 7,9%. Data yang lengkap dan mutakhir akan menjadi pondasi bagi perencanaan yang kokoh.
“Sensus Ekonomi akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur usaha, produktivitas sektor, serta sebaran aktivitas ekonomi hingga ke wilayah terkecil. Tanpa data ini, kebijakan yang dibuat hanya akan bersandar pada asumsi, bukan bukti,” tegasnya. (rfa/ica)
