Headline.co.id, Lumajang ~ Pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan keamanan jaringan guna menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lumajang, Mustaqim, menyampaikan hal ini saat membuka acara Peningkatan Kapasitas Pengelola Layanan Informasi dan Pengamanan Jaringan bagi Perangkat Daerah di Gedung PKK Lumajang, Selasa (25/11/2025).
Mustaqim menegaskan bahwa peningkatan kapasitas ini bukan sekadar pelatihan rutin, melainkan langkah strategis untuk mempersiapkan pemerintah daerah menghadapi ancaman siber yang terus berkembang. Ia menekankan pentingnya kesiapan Perangkat Daerah dalam memahami teknologi keamanan agar sistem digital tetap terlindungi dan layanan informasi pemerintah berjalan optimal.
“Penguatan SDM dan teknologi keamanan jaringan adalah keharusan. Kita tidak bisa mengandalkan sistem lama di tengah ancaman siber yang semakin cerdas. Pemerintah harus memastikan bahwa jajaran Perangkat Daerah memiliki kemampuan teknis dan prosedur yang benar dalam melindungi jaringan dan data,” ujar Mustaqim.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Ia menambahkan bahwa kemampuan teknis saja tidak cukup. Pemerintah juga memerlukan kebijakan yang tepat, pembaruan infrastruktur digital, serta tata kelola keamanan informasi yang disiplin dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, peningkatan kapasitas pengelola informasi menjadi bagian dari upaya membangun fondasi pemerintahan digital Lumajang yang lebih kuat, responsif, dan aman.
“Kita sedang menyiapkan fondasi jangka panjang. Pemerintahan digital bukan hanya soal aplikasi dan jaringan, tetapi tentang kesiapan SDM, sistem keamanan yang memadai, dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjaga integritas layanan informasi,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, Diskominfo Lumajang mendorong setiap Perangkat Daerah untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, menerapkan standar keamanan jaringan mutakhir, serta meningkatkan kecakapan dalam mengelola layanan informasi publik secara profesional.
