Headline.co.id, Surabaya ~ Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur menggalakkan edukasi, deteksi dini, dan peningkatan akses layanan kesehatan untuk mengurangi penyebaran virus HIV di Jawa Timur. Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Hari Yulianto, menyoroti tingginya kasus HIV di provinsi tersebut yang kembali menempati peringkat pertama secara nasional. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2025, jumlah orang dengan HIV (ODHIV) di Jatim mencapai sekitar 65.238 orang, tertinggi di Indonesia.
Selama periode Januari hingga Maret 2025, tercatat 2.599 kasus baru, dengan wilayah tertinggi berada di Sidoarjo, Surabaya, Malang, dan Banyuwangi. “Data ini menjadi alarm bagi kita semua. Pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat harus bersatu melakukan langkah nyata. Penanganan HIV tidak cukup dengan pengobatan, tetapi juga harus membangun kesadaran dan kepedulian sosial,” ujar Hari Yulianto di Surabaya, Rabu (11/11/2025).
Hari menekankan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat mengenai cara penularan HIV turut memicu tingginya angka kasus. Banyak yang salah kaprah menganggap HIV menular lewat sentuhan atau udara, padahal penularan hanya melalui darah, cairan sperma, cairan vagina, dan air susu ibu (ASI). “Edukasi harus diperluas, stigma dan diskriminasi harus dihapus. Jangan sampai orang takut tes atau berobat hanya karena khawatir dicap negatif,” tegasnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Ia juga menyoroti pentingnya pencegahan melalui perilaku hidup aman dan akses layanan medis yang memadai. Hari mengimbau masyarakat untuk menggunakan kondom dalam hubungan berisiko, tidak berbagi jarum suntik, serta rutin mengikuti cek kesehatan gratis (CKG) yang kini tersedia di berbagai fasilitas kesehatan. “Lebih baik mencegah daripada mengobati. Tes dini dan terapi antiretroviral (ARV) terbukti efektif menekan jumlah virus sekaligus mencegah penularan,” jelasnya.
Selain itu, Hari menegaskan bahwa penanganan HIV bukan hanya tanggung jawab tenaga medis, tetapi juga membutuhkan dukungan keluarga dan lingkungan sosial. “Masyarakat jangan menjauhkan penderita, justru harus memberi dukungan agar mereka patuh berobat. Ini bagian dari kemanusiaan,” ujarnya.
Ia menambahkan, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan, skrining, dan edukasi publik tentang HIV/AIDS. “Semakin cepat kita bergerak, semakin besar peluang menekan penularan. Tujuannya jelas: masyarakat Jawa Timur yang sehat, produktif, dan berdaya,” pungkasnya. (MC Jatim/ida-pca/eyv)
