Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah berjalan selama satu tahun dengan berbagai program kerja yang telah diluncurkan. Program tersebut meliputi makan bergizi gratis (MBG), paket stimulus ekonomi, koperasi desa merah putih, magang berbayar, dan program lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, menurut Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, S.I.P., M.A., Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, kinerja pemerintahan ini masih belum memenuhi harapan publik. Alfath menilai bahwa pemerintahan masih terfokus pada konsolidasi internal.
Alfath mengungkapkan bahwa struktur pemerintahan yang besar dan banyaknya kepentingan membuat kinerja seolah hanya melayani kelompok tertentu. “Struktur pemerintah yang gemuk dan banyaknya kepentingan membuat kinerja seolah hanya untuk melayani kelompok mereka,” ujar Alfath pada Rabu (29/10). Ia juga menyoroti bahwa pembentukan kementerian dan lembaga baru tidak serta merta menjamin efektivitas, malah berpotensi memperlambat kinerja dan koordinasi serta menimbulkan tumpang tindih kewenangan. “Hal paling penting dari ini semua adalah memastikan pemilihan the right man in the right place,” tegasnya.
Mengenai program-program yang telah dijalankan, Alfath menilai bahwa upaya tersebut masih sebatas pada aspek penyampaian tanpa jaminan kualitas dan ketepatan sasaran. Ia menambahkan bahwa banyak kelompok di luar sasaran yang justru ikut menikmati manfaat program tersebut, bukan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima utama. Program MBG juga menjadi perhatian Alfath karena masalah kemanusiaan yang menyertainya. Meski MBG bertujuan mengatasi malnutrisi, pelaksanaannya dinilai disorientasi. Ia menyarankan agar Badan Gizi Nasional (BGN) memanfaatkan kantin sekolah dan melakukan supervisi kebersihan serta evaluasi struktur agar dikelola oleh pihak yang kompeten dan profesional.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Alfath menekankan pentingnya politisi di Indonesia untuk memperbaiki pola komunikasi politik di hadapan publik. Ia menyarankan agar wilayah 3T menjadi prioritas utama, restrukturisasi pimpinan BGN, dan komitmen presiden untuk tidak sekadar menyampaikan program MBG, tetapi memastikan program tersebut berkualitas. Pesannya kepada pemerintah, Alfath menilai perlunya peningkatan kapasitas individu dan kelembagaan kabinet. “Mata publik kini selalu terfokus pada pemerintah,” tegas Alfath.
