Headline.co.id (Jakarta) — Pemerintah menegaskan transformasi digital bukan sekadar kemajuan teknologi, tetapi instrumen utama dalam membangun ekonomi nasional yang inklusif dan berkeadilan. Melalui kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pelaku industri, digitalisasi kini diarahkan untuk memperluas akses ekonomi dan meningkatkan daya saing bangsa di tengah arus globalisasi teknologi.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan, arah kebijakan digital nasional difokuskan pada tiga pilar utama: pembangunan ekosistem digital yang inklusif, percepatan inovasi, dan pencetakan talenta digital unggul.
“Transformasi digital bukan urusan teknologi saja, tapi tentang manusianya — tentang kesempatan yang lebih adil bagi semua, dari kota hingga pelosok,” ujar Meutya dalam Forum Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2025, di Jakarta Convention Center, Kamis (30/10/2025).
Menurut Meutya, keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukur dari ketersediaan infrastruktur fisik seperti BTS atau satelit, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia. “Manusia adalah bagian dari infrastruktur digital yang penting untuk disiapkan,” tambahnya. Ia menjelaskan program seperti Digital Talent Scholarship, AI Talent Factory, hingga Garuda Spark Innovation Hub menjadi wadah pengembangan talenta sekaligus penghubung antara inovator dan industri.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Di sisi infrastruktur, pemerintah memperkuat konektivitas nasional melalui Satelit Republik Indonesia (SATRIA) I dan Satelit Nusantara V, yang kini telah menjangkau 27.865 titik layanan publik, termasuk lebih dari 1.600 titik di Papua. Dengan total kapasitas broadband mencapai 370 Gbps, Indonesia kini tercatat sebagai negara dengan konektivitas digital terbesar di ASEAN.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital harus berorientasi pada manusia (human-centered digital economy).
“Transformasi digital harus menyentuh literasi, memperluas akses, dan membangun kapasitas manusia. Tujuannya agar masyarakat semakin berdaya dan berdaya saing,” ujar Muhaimin.
Senada, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pentingnya peningkatan literasi digital di daerah serta keseragaman arah kebijakan nasional. “Pemerintah daerah perlu memiliki kapasitas yang sama dalam menerapkan sistem digital agar pelaksanaan di lapangan terorkestrasi dengan baik,” katanya.
Transformasi digital terbukti menjadi katalis pertumbuhan ekonomi. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyebut, ekonomi digital Indonesia kini menjadi yang tumbuh tercepat di dunia.
“Indonesia sudah menjadi the fastest growing digital economy. Digitalisasi sistem pembayaran mendorong ekonomi nasional ke level baru,” ujar Perry.
Data BI mencatat, volume transaksi digital triwulan III-2025 mencapai 12,99 miliar transaksi, tumbuh 38,08 persen (yoy).
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menekankan pentingnya keseimbangan antara inovasi dan mitigasi risiko.
“Transformasi digital harus dibangun dengan kepercayaan terhadap sistem, tata kelola, dan perlindungan konsumen. Inovasi dan mitigasi risiko harus berjalan beriringan,” tegas Mahendra.
Pemerintah juga terus memperkuat arah kebijakan digital sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menempatkan transformasi digital sebagai pendorong utama pembangunan ekonomi nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan bahwa peluang besar ekonomi digital juga disertai tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan kepercayaan publik.
“Kami telah menerbitkan Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030 serta Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional. Semua ini adalah langkah strategis untuk memastikan pertumbuhan digital yang berkelanjutan dan inklusif,” ujar Airlangga.
Dari sisi infrastruktur dan pemerataan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pentingnya membangun konektivitas digital yang menjangkau semua wilayah.
“Kita hadirkan infrastruktur untuk menjembatani masyarakat yang memiliki dan tidak memiliki akses digital. Tidak boleh ada satu pun daerah tertinggal,” kata AHY.
Otoritas Jasa Keuangan juga menegaskan pentingnya peran inklusi keuangan dalam transformasi digital. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan OJK Hasan Fawzi mengatakan, inovasi digital harus menjadi sarana pemerataan, bukan sumber kesenjangan.
“Transformasi keuangan digital harus memperluas akses dan kesempatan bagi semua lapisan masyarakat, serta dijalankan secara bertanggung jawab dan beretika,” ujarnya dalam penutupan FEKDI x IFSE 2025, Sabtu (1/11/2025).
FEKDI x IFSE 2025 yang berlangsung selama tiga hari menjadi simbol sinergi nasional antara OJK, BI, dan Kemenko Perekonomian, melibatkan ribuan pelaku industri keuangan digital, startup, dan akademisi. Forum ini menghasilkan berbagai inisiatif, termasuk Hackathon BI–OJK 2025 dan QRIS Jelajah 2025, untuk memperkuat inklusi keuangan digital di kalangan muda.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menegaskan bahwa kolaborasi, inovasi, dan akselerasi adalah kunci menuju ekonomi digital yang tangguh.
“Tanpa sinergi, digitalisasi tidak akan optimal. Tanpa inovasi, tujuannya tidak akan tercapai. Akselerasi adalah kunci agar ekonomi digital memberi manfaat nyata bagi semua,” tutur Destry.
Dengan dukungan lintas sektor dan komitmen berkelanjutan, Indonesia kini berada di jalur menuju ekonomi digital inklusif dan berdaya saing global. Transformasi ini tidak hanya tentang kemajuan teknologi, tetapi tentang manusia—agar tidak ada satu pun warga negara yang tertinggal di era digital.
Dukung beri centang Headline.co.id di icon G (Gratis) atau Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
