Headline.co.id (Jakarta) ~ Pemerintah berencana mengalokasikan anggaran sebesar Rp330 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/10/2025). Program ini disebut akan menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Baca juga: Bolehkah Menikah Tanpa Cinta Karena Disuruh Orang Tua? Simak Hasil Bahtsul Masail NU
“Kita tahun depan akan turunkan 330 triliun untuk MBG ini yang artinya itu 20 miliar dolar, kalau lima kali itu berarti ada 100 miliar dolar beredar di desa, di kecamatan, di kabupaten. Jadi, untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia, uang yang disedot dari daerah ke pusat dan banyak di pusat lari ke luar negeri kita balikan,” ujar Prabowo.
Presiden menegaskan, kebijakan ini diharapkan menjadi tonggak pemerataan ekonomi dengan melibatkan 19 ribu mitra dari unsur UMKM, koperasi, dan BUMDes dalam ekosistem pelaksanaan program MBG. Program ini juga disebut telah menciptakan hampir satu juta lapangan kerja baru dan ditargetkan mencapai 1,5 juta tenaga kerja pada tahun depan.
“Tiap dapur sekarang rata-rata menerima supplier yang jual telur, yang jual sayur, yang jual macam-macam itu rata-rata 15 per dapur. Masing-masing mempekerjakan minimal 5 sampai 10 orang. Jadi kita bisa bandingkan multiplier effect daripada ini,” tambahnya.
Prabowo juga mengungkapkan bahwa program MBG menarik perhatian lembaga internasional, salah satunya Rockefeller Institute. Lembaga tersebut menilai program MBG Indonesia sebagai salah satu yang terbesar dan tercepat di dunia dalam hal pelaksanaan. Berdasarkan kajian Rockefeller Institute, setiap satu dolar yang diinvestasikan dalam program MBG dapat menghasilkan dampak ekonomi antara lima hingga 37 dolar.
Namun, di sisi lain, kebijakan ini menuai kritik dari sejumlah kalangan masyarakat sipil. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai pemerintah belum sepenuhnya menjalankan mandat konstitusi dalam menjamin hak dasar pendidikan bagi seluruh anak Indonesia.
“Hingga saat ini masih ada 4,1 juta anak tidak sekolah, dan mayoritas dikarenakan faktor ekonomi. Bahkan, pemerintah belum melaksanakan putusan MK No. 3/PUU-XXII/2024 yang memerintahkan implementasi pendidikan dasar tanpa dipungut biaya, baik di sekolah negeri maupun swasta,” kata Ubaid.
Baca juga: YLBHI Nilai Reformasi Kepolisian Mandek, Kultur dan Politik Dinilai Jadi Penghambat Utama
Ia menilai pemerintah lebih fokus pada program yang bersifat pencitraan ketimbang memenuhi kewajiban konstitusionalnya. “Empat juta lebih anak Indonesia hari ini tidak sekolah karena negara gagal menunaikan kewajibannya. Pemerintah boleh bicara makan gratis, tapi kalau anaknya tidak sekolah, itu artinya negara sedang memberi makan kebodohan,” tegasnya.
Pernyataan Ubaid ini mencerminkan kritik tajam terhadap prioritas kebijakan pemerintah yang dinilai belum berimbang antara pemenuhan gizi dan akses pendidikan. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara program pangan bergizi dan jaminan pendidikan dasar agar tujuan pembangunan manusia Indonesia dapat tercapai secara utuh.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto yang bertujuan menurunkan angka stunting dan memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pemberian makanan bergizi kepada anak-anak sekolah. Namun, sejumlah pengamat menilai, keberhasilan program ini perlu diiringi dengan peningkatan akses pendidikan agar manfaatnya benar-benar berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Dengan anggaran besar yang dikucurkan, pemerintah diharapkan dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program MBG serta memastikan seluruh anak Indonesia dapat memperoleh hak dasar pendidikan dan gizi secara merata sesuai amanat konstitusi.
Baca juga: Ribuan Santri Padati Tambakberas, Apel Akbar Hari Santri 2025 Jadi Simbol Komitmen Kebangsaan
