Headline.co.id (Jakarta) ~ Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan RI menyelenggarakan Seminar Inovasi Pendanaan Bencana pada Rabu (10/9/2025) di Jakarta. Kegiatan ini menjadi bagian dari The 4th Asia Disaster Management & Civil Protection Expo & Conference (ADEXCO) 2025. Seminar mengusung tema pemanfaatan Pooling Fund Bencana (PFB) dan dana perubahan iklim untuk memperkuat resiliensi daerah dan nasional.
Seminar tersebut menghadirkan para pakar, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, NGO, akademisi, hingga pelaku usaha. Tujuannya untuk memperluas pemahaman publik, memperkuat kapasitas daerah, serta menegaskan pentingnya instrumen pendanaan bencana yang cepat, efektif, dan berkelanjutan.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, menekankan bahwa Pooling Fund Bencana menjadi terobosan dalam mengantisipasi ketidakpastian bencana. “Pemerintah tidak bisa bekerja secara terpisah. Pooling Fund Bencana harus dipandang sebagai kebutuhan primer yang mendukung investasi dalam mengurangi risiko bencana,” ujarnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kementerian Keuangan, Suska, menegaskan bahwa keberadaan PFB tidak akan mengurangi anggaran penanggulangan bencana yang sudah ada. Namun, mekanisme partisipasi pemerintah daerah masih dalam tahap pembahasan, terutama terkait aturan teknis dan regulasi.
Selain itu, Ketua Tim Asuransi dan Perlindungan Sosial Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Kementerian Keuangan, Roki Gangsar Winoto, menyampaikan kajian transfer risiko melalui mekanisme multilayering. Pendekatan ini dinilai mampu menciptakan skema pendanaan yang lebih adaptif dan terstruktur.
Dari sisi teknis, Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB, Agus Wibowo, menjelaskan proses penyaluran dana akan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian melalui tahapan proposal, verifikasi, hingga evaluasi. Hal ini untuk memastikan penyaluran dana tepat sasaran.
Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, menambahkan bahwa implementasi PFB membutuhkan tata kelola akuntabel untuk menjaga stabilitas fiskal negara. Sementara itu, Operations Manager World Bank, Alanna L. Simpson, menilai Indonesia berada di jalur yang tepat dalam membangun tata kelola pendanaan bencana berbasis integritas, akuntabilitas, dan transparansi.
Seminar ini tercatat menarik lebih dari 650 peserta baik luring maupun daring. Kehadiran Pooling Fund Bencana di ADEXCO 2025 menjadi momentum penting memperkenalkan strategi baru pendanaan risiko bencana kepada pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lintas sektor.
