Headline.co.id (Jakarta) ~ Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan dukungannya terhadap rencana penerapan Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai langkah baru dalam memperbaiki penyaluran bantuan sosial (bansos). Ia menegaskan, digitalisasi ini akan memastikan bantuan tepat sasaran, setelah data menunjukkan sekitar 45 persen program bansos selama ini masih salah sasaran. Uji coba perdana rencananya akan dimulai di Banyuwangi, Jawa Timur, pada September 2025.
Baca juga: Pemerintah Terapkan Govtech Berbasis AI, Targetkan Efisiensi Bansos Rp500 Triliun
Mensos yang akrab disapa Gus Ipul menjelaskan, digitalisasi bansos menjadi terobosan penting karena mampu menekan angka kesalahan penyaluran baik berupa inclusion error maupun exclusion error. “Program bansos Kementerian Sosial selama ini masih memiliki tingkat ketidakakuratan yang cukup tinggi. Dengan digitalisasi, hal ini dapat diperbaiki,” ujarnya di Jakarta, Selasa (26/8).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Penerapan sistem berbasis DPI tersebut dibangun oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Ketua DEN sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, menambahkan bahwa pilot project bansos digital akan dilaksanakan pada minggu ketiga September 2025 di Banyuwangi. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir secara langsung dalam peluncuran tersebut.
Baca juga: Presiden Prabowo Anugerahkan Bintang Mahaputera Utama kepada Menko AHY
Sistem DPI dirancang dengan berbagai keunggulan, antara lain meningkatkan akurasi data penerima, memperkuat transparansi, serta menyediakan mekanisme verifikasi identitas digital yang dapat dilakukan masyarakat secara mandiri. Teknologi back end akan memadukan data dari sejumlah lembaga secara otomatis dan terintegrasi.
Beberapa lembaga yang akan terhubung dalam sistem ini mencakup BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, bank-bank Himbara di bawah koordinasi Bank Indonesia, Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), hingga Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Integrasi data tersebut diyakini dapat mengurangi potensi penyalahgunaan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap program bansos pemerintah.
Baca juga: OJK Resmikan SPRINT, Sistem Perizinan Terintegrasi untuk Industri Jasa Keuangan
