Headline.co.id (Jakarta) ~ Pemerintah segera menerapkan teknologi pemerintahan atau government technology (Govtech) berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) setelah resmi melakukan kick off pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Komite ini diketuai oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dengan target utama efisiensi penyaluran bantuan sosial (Bansos) dan subsidi hingga Rp500 triliun.
Baca juga: Presiden Prabowo Anugerahkan Bintang Mahaputera Utama kepada Menko AHY
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan, pemanfaatan Govtech berbasis AI akan memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Dengan begitu, potensi kebocoran dan penyaluran yang tidak sesuai bisa ditekan secara signifikan. “Kita akan menghemat Rp500 triliun lebih, misalnya untuk Bansos, transfer subsidi, hingga stimulus lainnya. Semua itu akan lebih targeted,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor DEN Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Arahan Presiden Prabowo
Menurut Luhut, pembentukan Komite Percepatan Transformasi Digital merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan sejak tujuh bulan lalu. Saat ini, tim kecil komite sudah bekerja menyiapkan model digitalisasi yang dianggap bisa menjadi game changer untuk Indonesia.
“Besok kami akan laporan pada Presiden. Semua strukturnya sudah dibicarakan detail enam bulan terakhir, dan potensi penghematan ini luar biasa,” katanya.
Selain penghematan, penerapan Govtech diharapkan mampu menekan angka kemiskinan hingga 34 juta jiwa karena distribusi bantuan lebih tepat sasaran. Luhut menambahkan, dampak ekonominya juga signifikan dengan potensi peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,3 hingga 0,4 persen.
Baca juga: OJK Resmikan SPRINT, Sistem Perizinan Terintegrasi untuk Industri Jasa Keuangan
Bansos Tepat Sasaran
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut arahan Presiden agar semua kementerian dan lembaga berkolaborasi menjadi langkah penting menuju integrasi program sosial. Ia menilai penerapan Govtech akan mengatasi masalah penyaluran bantuan yang selama ini masih menghadapi tantangan.
“Selama ini, pelaksanaan program Kementerian Sosial terdeteksi ada 45 persen yang tidak tepat sasaran. Dengan sistem baru ini, ego sektoral bisa dihilangkan,” ujar Saifullah.
Sebagai tahap awal, pemerintah akan melakukan uji coba penerapan Govtech di Kabupaten Banyuwangi pada September 2025. Uji coba ini diharapkan menjadi dasar penerapan lebih luas di seluruh Indonesia.
Baca juga: Dugaan Penganiayaan di Bantul: Pemuda Terluka Usai Dipepet Tiga Motor di Jalan Bantul
