Headline.co.id (Jakarta) – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkapkan optimisme tinggi terhadap peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun anggaran 2026. Keyakinan ini ditegaskan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, usai mengikuti rapat Panitia Kerja (Panja) Badan Anggaran DPR RI dalam pembahasan pendahuluan RAPBN 2026 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
“Kami harus menyelesaikan target tahun ini secara optimal agar bisa mendongkrak capaian tahun 2026. Insyaallah kami yakin target PNBP 2026 bisa tercapai,” ujar Pudji dengan nada optimistis.
Dalam rapat yang turut dihadiri sejumlah pejabat internal ATR/BPN, seperti Sekretaris Ditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Shamy Ardian, serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, Pudji memaparkan empat strategi utama dalam kebijakan peningkatan PNBP tahun depan.
Pertama, peningkatan layanan informasi sertipikat dan lokasi bidang tanah secara elektronik, termasuk penguatan platform Informasi Geospasial Tematik (IGT). Kedua, peningkatan kualitas layanan berbasis teknologi informasi dengan mengimplementasikan Sertifikat Elektronik secara lebih luas.
Ketiga, evaluasi kebijakan tarif guna menciptakan iklim investasi yang sehat sekaligus berpihak kepada masyarakat luas. Dan terakhir, optimalisasi pemanfaatan aset kementerian sebagai sumber pendapatan negara tambahan.
“Digitalisasi layanan pertanahan akan terus kami dorong untuk mempercepat pelayanan dan mendorong efisiensi,” jelas Pudji.
Kinerja positif Kementerian ATR/BPN dalam beberapa tahun terakhir menjadi dasar keyakinan tersebut. Rata-rata pertumbuhan PNBP kementerian ini tercatat sebesar 14,2 persen per tahun, dengan layanan pendaftaran tanah menyumbang sekitar 97 persen dari total penerimaan.
Hingga akhir Juni 2025, realisasi PNBP sudah mencapai Rp1,2 triliun atau sekitar 37,3 persen dari target tahunan sebesar Rp3,3 triliun. Angka ini menjadi sinyal kuat bahwa strategi percepatan digitalisasi dan efisiensi internal yang dijalankan kementerian mulai membuahkan hasil.
Upaya untuk mendongkrak pendapatan negara tidak berhenti di situ. Kementerian ATR/BPN berkomitmen mengawal strategi peningkatan PNBP melalui penguatan sistem digital, penyederhanaan prosedur, dan konsolidasi kerja antarunit. Semua langkah ini dirancang untuk membangun sistem pertanahan yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pelayanan publik.
Dengan fondasi yang semakin kokoh dan arah kebijakan yang jelas, target PNBP tahun 2026 bukan hanya menjadi harapan, melainkan peluang yang siap untuk diwujudkan.
