Headline.co.id (Yogyakarta) ~ Pemerintah Daerah DIY mendapatkan sebanyak 718 formasi untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2019.
Kepala BKD DIY, Agus Supriyanto menyampaikan pihaknya mendapat formasi sebanyak 718 orang, dan hampir 50 persen dari formasi tersebut merupakan tenaga kependidikan. baca juga : Inilah Daftar Formasi Penerimaan CPNS 2019 di Kementerian dan Pemda
“Kami mendapatkan formasi sebanyak 718 orang. Hampir 50 persen merupakan tenaga kependidikan, ” ujar Kepala BKD DIY, Agus Supriyanto, Selasa (29/10/2019) sore.
Pihaknya mengikuti jadwal dari pemerintah pusat terkait dengan tes dan juga proses seleksinya.
Ia menyampaikan, Pemda DIY sebelumnya mengusulkan sebanyak 1.700 formasi untuk rekrutmen cpns 2019. Formasi guru dan tenaga medis disebut-sebut masih menjadi formasi yang paling banyak diajukan. baca juga : Parangtritis, Pesona Wisata Pantai di Jogja
BKD juga menyebutkan bahwa kekurangan Pegawai Negeri (PNS) di Pemda DIY mencapai 4.500 pegawai. ia juga berharap pengajuan sebanyak 1.700 formasi pada pemerintah pusat bisa dipenuhi.
Agus juga menyampaikan kekurangan PNS di Pemda DIY itu dikarenakan banyaknya pegawai yang akan memasuki masa pensiun sehingga membuat jumlah PNS mengalami kekurangan.
Sementara, rekrutmen dari pemerintah pusat hingga saat ini sifatnya masih menunggu pemberitahuan lebih lanjut. baca juga : Menikmati Sajian Sate Klathak Pak Pong di Jogja
“Berdasar verifikasi kami mengalami kekurangan pegawai sebanyak 4.500 hingga tahun 2020,” jelasnya.
Adapun untuk kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pihaknya juga akan melaksanakan seleksi. Hal ini dilaksanakan dengan CAT.
“Penataan tenaga non PNS, intinya ada penerimaan non PNS atau honorer. Nanti ditertibkan dengan tes CAT, koordinatornya kepala sekolah, ” ujarnya.
Penjabat Sekda DIY, Arofa Noor Indriyani menjelaskan, untuk formasi tersebut 50 persen didominasi oleh golongan 2 dan 3. Utamanya tenaga kependidikan yang akan difungsikan sebagai tata usaha di sekolah.
“Kebutuhan paling banyak adalah TU sekolah. Hal ini karena guru-guru merangkap bendahara dan akan mengganggu belajar dan mengajar,” jelasnya.
