Headline.co.id, Lumajang ~ Pemerintah Kabupaten Lumajang menyiapkan administrasi untuk mengantisipasi rencana perubahan status 4.151 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu. Persiapan dilakukan melalui rekonsiliasi dan validasi data oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lumajang. Kepala BKPSDM Lumajang, Ari Murcono, menyampaikan perkembangan itu di Lumajang, Jawa Timur, Kamis (19/11/2026), karena pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis pelaksanaan pengalihan.
Data yang dihimpun mencakup jumlah pegawai, masa perjanjian kerja, dan kebutuhan anggaran. Pemkab Lumajang menyiapkannya sebagai bahan untuk menindaklanjuti kebijakan penataan aparatur sipil negara (ASN), bukan sebagai tanda bahwa seluruh PPPK Paruh Waktu otomatis akan berubah status.
Langkah daerah tersebut beriringan dengan pembahasan kebijakan penataan ASN pemerintah dan DPR RI pada 6 November 2026. Informasi dalam sumber menyebut pembahasan itu mengarah pada peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu secara bertahap mulai 1 Januari 2027, dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal pemerintah.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Ari mengatakan Pemkab Lumajang masih berpedoman pada ketentuan yang berlaku, termasuk persyaratan pengusulan, hasil evaluasi kinerja, dan ketersediaan anggaran. Menurut dia, Pasal 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 9 Tahun 2026 memuat persyaratan pengusulan perubahan status.
“Jadi, sampai dengan saat ini kita masih berpedoman pada PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026. Di Pasal 24 sudah dijelaskan persyaratannya, yakni diusulkan oleh PPK dalam hal ini Bupati, kemudian hasil evaluasi kinerja yang baik serta ketersediaan anggaran. Untuk saat ini kita masih menunggu regulasi teknis terkait proses pelaksanaannya,” kata Ari.
Dalam ketentuan tersebut, pengusulan dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dalam hal ini bupati, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pegawai dan ketersediaan anggaran. Sementara itu, Pasal 25 mengatur tahapan pengusulan kebutuhan, penetapan rincian kebutuhan oleh menteri, pertimbangan teknis Badan Kepegawaian Negara (BKN), hingga penetapan pengangkatan oleh PPK.
Karena itu, proses perubahan status masih harus menyesuaikan kebutuhan organisasi dan kemampuan keuangan daerah. Pemkab Lumajang juga perlu memperhitungkan keberlanjutan belanja pegawai agar penataan ASN tidak mengabaikan kebutuhan pelayanan publik.
Data 4.151 PPPK disiapkan untuk pemetaan kebutuhan
Walau petunjuk teknis belum diterbitkan, BKPSDM telah melakukan rekonsiliasi untuk memetakan kondisi kepegawaian dan kebutuhan anggaran. Data itu diharapkan menjadi bahan pertimbangan apabila pemerintah pusat menetapkan mekanisme teknis pelaksanaan pengalihan.
Ari mengatakan Kemendagri sebelumnya meminta pemerintah daerah menyampaikan data jumlah PPPK, termasuk pegawai yang masa perjanjian kerjanya berakhir hingga Oktober 2026. Pemkab juga diminta menyampaikan alokasi anggaran untuk satu tahun.
“Untuk kesiapan, kita sudah melakukan rekonsiliasi data terkait rencana pengalihan tersebut beberapa waktu lalu. Kemendagri juga sudah meminta data jumlah PPPK, kemudian yang berakhir masa kontrak kerjanya sampai Oktober kemarin, termasuk anggaran yang disiapkan pemerintah daerah dalam satu tahun. Jadi, untuk data kita sudah siap karena semuanya juga tercatat dalam database BKN,” jelasnya.
Saat ini terdapat 4.151 PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemkab Lumajang yang tercakup dalam pendataan. Ari menegaskan, kesiapan administrasi tidak berarti seluruh pegawai tersebut langsung diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu. Setiap perubahan status tetap bergantung pada mekanisme yang berlaku, termasuk pengusulan PPK, evaluasi kinerja, ketersediaan anggaran, dan penetapan kebutuhan pegawai.
Rekonsiliasi data menjadi langkah awal Pemkab Lumajang untuk menyiapkan dasar administrasi penataan kepegawaian. Pelaksanaan lebih lanjut masih menunggu ketentuan teknis dari pemerintah pusat, sementara perubahan status harus dilakukan secara bertahap dan mempertimbangkan kemampuan fiskal.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.

















