Headline.co.id, Jakarta ~ Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memastikan kesiapan pengamanan data dalam implementasi Program Intervensi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital 2027. Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi menyampaikan komitmen itu dalam Rapat Tingkat Menteri terkait Perluasan Program Intervensi Perlindungan Sosial dan Implementasi Tahun 2027 di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (30/9/2026). Pengamanan diperlukan karena pemerintah tengah mengintegrasikan data kependudukan berbasis kecerdasan buatan untuk menyalurkan bantuan sosial secara digital dan tepat sasaran.
Rapat tersebut dipimpin Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, bersama jajaran menteri lintas sektor. Dalam skema baru itu, penyaluran bantuan sosial secara bertahap diarahkan dari pembagian barang menuju pemberian dana tunai secara digital kepada masyarakat yang memenuhi kriteria.
BSSN Pastikan Keamanan Data Terintegrasi Sejak Awal
Nugroho menegaskan, keamanan informasi harus menjadi bagian dari perancangan arsitektur sistem, bukan diterapkan setelah sistem berjalan. Menurut dia, perlindungan terhadap data masyarakat rentan berkaitan dengan kerahasiaan, integritas, validitas, dan kedaulatan data.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Sesuai amanat mengenai tata kelola digitalisasi pemerintahan, aspek keamanan informasi harus diintegrasikan sejak awal perancangan arsitektur sistem. BSSN siap bersinergi bersama kementerian dan lembaga guna memitigasi ancaman siber dan memastikan integritas, validitas, serta kedaulatan data perlindungan sosial masyarakat tetap terlindungi dari berbagai potensi gangguan di ruang digital,” kata Nugroho, seperti dikutip , Kamis (1/10/2026).
Komitmen BSSN tersebut disiapkan untuk mendukung infrastruktur teknologi yang dikembangkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Infrastruktur itu menjadi bagian penting dalam proses pertukaran data antarinstansi untuk mendukung pelaksanaan Perlinsos Digital.
SPLP Proses 19,8 Juta Transaksi
Menteri Komdigi Meutya Hafid menyampaikan, lalu lintas data Perlinsos telah meningkat selama masa uji coba. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), yang menjadi tulang punggung pertukaran data, tercatat memproses lebih dari 19,8 juta transaksi.
Jumlah transaksi tersebut setara dengan layanan bagi sekitar 5,4 juta kepala keluarga. Menjelang implementasi penuh, SPLP akan terus diperkuat agar dapat menangani pertukaran data secara instan dan asinkron secara berkelanjutan.
Integrasi data kependudukan dengan teknologi biometrik dan kecerdasan buatan juga memungkinkan pemutakhiran status kelayakan keluarga rentan dilakukan secara real-time. Pemerintah menempatkan integrasi tersebut sebagai bagian dari upaya memastikan bantuan diterima masyarakat yang berhak.
25.380 Pendamping Desa Dilibatkan
Perluasan Perlinsos Digital tidak hanya mengandalkan infrastruktur teknologi. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) melibatkan 25.380 pendamping desa di 37 provinsi untuk mendukung penerapan program di tingkat masyarakat.
Menteri Desa PDT Yandri Susanto memastikan para pendamping desa akan bertransformasi menjadi agen perlindungan sosial. Mereka bertugas memfasilitasi identifikasi warga rentan, memberikan edukasi mengenai pendaftaran bantuan, serta memperkuat akurasi data sosial hingga tingkat rukun tetangga.
Pelibatan pendamping desa diarahkan untuk membantu masyarakat di daerah memahami proses pendaftaran bantuan sekaligus memastikan data sosial yang digunakan dalam penyaluran terus diperbarui. Dengan demikian, penerapan sistem digital tetap ditopang oleh pendampingan di tingkat akar rumput.
258 Kabupaten/Kota Terhubung
Hingga 18 September 2026, sebanyak 258 kabupaten/kota telah terhubung dengan ekosistem Perlinsos Digital. Jumlah tersebut disebut mencakup separuh dari populasi wilayah di Indonesia.
Pemerintah memproyeksikan tata kelola digital yang bersih, transparan, dan aman dapat menghasilkan potensi efisiensi anggaran hingga Rp200 triliun. Proyeksi itu berkaitan dengan pengetatan dan pemutakhiran data penerima bantuan sosial.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan, efisiensi dari pengetatan data Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dapat membuka ruang bagi pemerintah untuk menambah alokasi kuota penerima manfaat pada masa mendatang.
Kolaborasi BSSN, Komdigi, Kemendes PDT, Kementerian Sosial, serta kementerian dan lembaga terkait menjadi bagian dari persiapan implementasi Perlinsos Digital 2027. Dalam proses tersebut, keamanan siber, pertukaran data, akurasi informasi sosial, dan pendampingan masyarakat menjadi unsur yang berjalan bersamaan.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
