Headline.co.id
  • Home
  • Berita
    • Peristiwa
    • Nasional
  • Ekonomi
  • Kesehatan
  • Pemerintah
  • Religi
    • Doa
    • Sholat
    • Sholawat
  • Teknologi
    • Aplikasi
    • Kamera
    • Laptop
    • PC Desktop
    • Smartphone
  • Wisata & Kuliner
    • Hotel
    • Resep Makanan
    • Wisata Alam
    • Wisata Buatan
    • Wisata Budaya
    • Wisata Kuliner
  • Lainnya
    • Humaniora
    • Hukum
    • Gosip
    • Pendidikan
    • Hiburan
    • Olahraga
    • Transportasi
    • Viral
    • Suara Pembaca
    • Politik
    • Otomatif
    • Inspiration
    • Home Design
    • Lifestyle
No Result
View All Result
Get Started
Headline.co.id
  • Home
  • Berita
    • Peristiwa
    • Nasional
  • Ekonomi
  • Kesehatan
  • Pemerintah
  • Religi
    • Doa
    • Sholat
    • Sholawat
  • Teknologi
    • Aplikasi
    • Kamera
    • Laptop
    • PC Desktop
    • Smartphone
  • Wisata & Kuliner
    • Hotel
    • Resep Makanan
    • Wisata Alam
    • Wisata Buatan
    • Wisata Budaya
    • Wisata Kuliner
  • Lainnya
    • Humaniora
    • Hukum
    • Gosip
    • Pendidikan
    • Hiburan
    • Olahraga
    • Transportasi
    • Viral
    • Suara Pembaca
    • Politik
    • Otomatif
    • Inspiration
    • Home Design
    • Lifestyle
No Result
View All Result
Headline.co.id
No Result
View All Result
ADVERTISEMENT
Home Hukum

Apa yang Diperdebatkan dalam Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Rakabuming Raka di MK? Ini Pokok Sengketanya

Hendrawan by Hendrawan
2 months ago
in Hukum
Reading Time: 9 mins read
394 30
A A
0
Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Rakabuming Raka di MK

Gugatan Syarat Pendidikan Gibran Rakabuming Raka di MK (ist)

ADVERTISEMENT
Share on FacebookShare on Twitter

Highlight Berita:

  • Gibran Rakabuming Raka menjadi objek perkara PHPU Pilpres 2024 yang mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan saat pencalonannya sebagai wakil presiden.
  • Para pemohon meminta MK menyatakan syarat pendidikan wajib dipenuhi secara sah dan mendiskualifikasi Gibran.
  • KPU dan Militan Gibran 08 Nusantara sama-sama mempertanyakan kewenangan MK karena menilai substansi perkara berkaitan dengan sengketa proses pemilu.
  • KPU menyatakan dokumen pendidikan Gibran telah diverifikasi dan memenuhi syarat dalam proses pencalonan.
  • KPU juga mempersoalkan legal standing para pemohon dan menyebut permohonan telah melampaui tenggang waktu.
  • Militan Gibran meminta MK menerima eksepsi dan menolak permohonan untuk seluruhnya.
  • Lukas Luwarso menilai gugatan tidak hanya menyangkut persoalan administratif pendidikan, tetapi juga menyentuh perdebatan mengenai legitimasi terpilihnya Gibran.

Headline.co.id, Jakarta ~ Gugatan mengenai syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 tidak hanya memunculkan perdebatan mengenai dokumen pendidikan. Dalam sidang perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (23/9/2026), para pihak juga berdebat mengenai kewenangan MK, kedudukan hukum pemohon, tenggang waktu pengajuan, serta mekanisme hukum yang seharusnya digunakan untuk mempersoalkan persyaratan pencalonan. Para pemohon meminta serangkaian konsekuensi hukum terhadap pencalonan dan pelantikan Gibran, sementara KPU dan Militan Gibran 08 Nusantara mengajukan keberatan terhadap dasar serta mekanisme permohonan tersebut. Pokok permohonan dan agenda pemeriksaan perkara ini juga tercatat dalam publikasi resmi Mahkamah Konstitusi.

Contents

  • 1. Highlight Berita:
  • 2. Apa yang Diminta Para Pemohon kepada MK?
    • 2.1. Niat Klarifikasi Masalah Berujung Pembacokan, Pria di Bantul Alami Luka Parah di Wajah
    • 2.2. Pasutri Blitar Ditangkap di Bali, Polisi Bongkar Bisnis Konten Pornografi Beromzet Rp400 Juta
  • 3. Mengapa Kewenangan MK Menjadi Perdebatan?
  • 4. Bagaimana KPU Menjawab Persoalan Dokumen Pendidikan?
  • 5. Mengapa Legal Standing dan Tenggang Waktu Dipersoalkan?
  • 6. Militan Gibran Ajukan Sejumlah Eksepsi
  • 7. Pandangan Lukas Luwarso soal Dimensi Gugatan
  • 8. Empat Isu Utama dalam Perkara Syarat Pendidikan Gibran

Apa yang Diminta Para Pemohon kepada MK?

Perkara ini diajukan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Denny Indrayana, enam warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing.

You might also like

Korban Pembacokan di Banguntapan Bantul Alami Patah Tulang Hidung dan 14 Jahitan, Pelaku Ditahan Polisi

Niat Klarifikasi Masalah Berujung Pembacokan, Pria di Bantul Alami Luka Parah di Wajah

15 November 2026
Bisnis Konten Pornografi Pasutri Blitar Terbongkar, Omzet Tembus Rp30 Juta per Bulan

Pasutri Blitar Ditangkap di Bali, Polisi Bongkar Bisnis Konten Pornografi Beromzet Rp400 Juta

13 November 2026

Para pemohon mendalilkan adanya persoalan dalam keabsahan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka ketika menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Mereka meminta MK menyatakan syarat pendidikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu sebagai persyaratan yang bersifat imperatif atau wajib dipenuhi secara sah ketika pendaftaran dan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.

ADVERTISEMENT

Konsekuensi yang mereka minta tidak berhenti pada penilaian terhadap dokumen pendidikan. Para pemohon meminta MK mendiskualifikasi Gibran dengan dalil tidak memenuhi syarat pendidikan, menyatakan penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden mengandung cacat hukum sejak semula, serta membatalkan keputusan KPU sepanjang menyangkut penetapannya sebagai calon wakil presiden.

Mereka juga meminta MK membatalkan pelantikan Gibran sebagai wakil presiden yang dilaksanakan MPR dan memerintahkan MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden paling lambat 60 hari sejak putusan dibacakan. Rangkaian permintaan tersebut tercantum dalam petitum perkara yang dipublikasikan MK.

Mengapa Kewenangan MK Menjadi Perdebatan?

Isu kewenangan menjadi salah satu titik utama bantahan terhadap permohonan. Perkumpulan Militan Gibran 08 Nusantara sebagai pihak terkait berpendapat persoalan keabsahan syarat pendidikan calon wakil presiden tidak termasuk kewenangan konstitusional MK dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden.

“Menurut pihak terkait, permasalahan yang didalilkan oleh para pemohon mengenai keabsahan syarat pendidikan pasangan calon wakil presiden pada perkara a quo adalah bukan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi karena perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilu,” kata Sekjen Militan Gibran 08 Nusantara Abdul Aziz Salim.

Abdul menempatkan persoalan persyaratan pencalonan sebagai sengketa proses pemilu. Menurut dia, mekanisme penyelesaiannya berada di Bawaslu dan keberatan harus ditempuh dalam tenggang waktu yang disediakan.

KPU dalam jawabannya juga menyampaikan argumentasi serupa. KPU menilai dalil para pemohon justru berkaitan dengan sengketa proses, sedangkan PHPU di MK berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan. Keterangan resmi MK mengenai sidang 23 September 2026 juga mencatat posisi KPU tersebut.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Bagaimana KPU Menjawab Persoalan Dokumen Pendidikan?

Pada substansi persyaratan, KPU menyatakan proses verifikasi dokumen pencalonan Gibran telah dilakukan. KPU menerangkan dokumen persyaratan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diterima dalam rangka proses pencalonan dan diperiksa melalui berita acara verifikasi dokumen persyaratan bakal calon presiden dan wakil presiden.

Menurut keterangan KPU dalam bahan persidangan, dokumen persyaratan Gibran diserahkan pada 27 Oktober 2023 dan verifikasi dilaksanakan pada 28 Oktober 2023. KPU juga merujuk ketentuan mengenai surat keterangan penyetaraan yang mempunyai nilai sama dengan ijazah SLTA.

Dari proses tersebut, KPU menyatakan persyaratan pendidikan Gibran telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat. Karena itu, KPU membantah bahwa dipersoalkannya dokumen pendidikan secara otomatis membuat pencalonan tidak memenuhi hukum.

“Dalil Pemohon yang mempersoalkan pemenuhan persyaratan pendidikan tidak serta merta dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa pencalonan yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku,” ujar kuasa hukum KPU.

Mengapa Legal Standing dan Tenggang Waktu Dipersoalkan?

Perdebatan berikutnya berkaitan dengan kedudukan hukum atau legal standing. KPU berpendapat pihak yang memiliki kewenangan mengajukan PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon peserta Pilpres.

Atas dasar itu, KPU menilai KIPP tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PHPU Pilpres. Partai Ummat juga dipersoalkan kapasitas hukumnya dalam perkara tersebut, sedangkan terhadap pemohon perseorangan KPU menyatakan tidak terdapat ketentuan yang memberikan kedudukan hukum untuk mengajukan PHPU Presiden dan Wakil Presiden.

“Tidak ada hubungan hukum langsung maupun sebab akibat (causal verband) antara kedudukannya sebagai perseorangan dengan akibat hukum yang disengketakan,” kata kuasa hukum KPU.

Tenggang waktu menjadi lapisan keberatan berikutnya. KPU merujuk ketentuan bahwa PHPU Presiden dan Wakil Presiden diajukan paling lama tiga hari setelah penetapan hasil pemilu oleh KPU. KPU kemudian menyatakan permohonan telah melampaui tenggang tersebut dan menyebut angka keterlambatan hingga 905 hari dalam salah satu perhitungan terhadap objek yang dipersoalkan.

Isu keterlambatan bukan semata muncul dari jawaban KPU. Dalam publikasi sidang pendahuluan, MK mencatat para pemohon menyadari permohonan diajukan jauh melampaui tenggang waktu yang diatur untuk PHPU Presiden.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Militan Gibran Ajukan Sejumlah Eksepsi

Militan Gibran 08 Nusantara tidak hanya memperdebatkan kewenangan MK. Dalam eksepsinya, pihak terkait meminta Mahkamah menerima seluruh eksepsi, menyatakan permohonan bukan kewenangan MK, menyatakan pemohon tidak memiliki legal standing, dan menyatakan permohonan telah melewati tenggang waktu.

Pihak terkait juga meminta permohonan dinyatakan nebis in idem, dinilai sebagai vexatious litigation atau permohonan dengan iktikad buruk, serta dinyatakan kabur dan tidak jelas. Dalam pokok perkara, Militan Gibran meminta permohonan ditolak seluruhnya dan keputusan KPU terkait pencalonan, hasil pemilu, serta penetapan pasangan terpilih dinyatakan tetap berlaku.

Ketua Umum Militan Gibran 08 Nusantara Andi Azwan menyatakan organisasinya akan menggunakan hak hukum untuk menyampaikan kedudukan, bukti, argumentasi, dan bantahan terhadap pemohon.

“Bagi Militan Gibran 08 Nusantara, persoalan ini bukan semata-mata tentang membela seseorang, melainkan juga tentang menjaga agar proses demokrasi dan hukum di Indonesia berjalan berdasarkan konstitusi, fakta, alat bukti, kepastian hukum, dan prinsip keadilan,” ujarnya.

Ketika Andi selesai menyampaikan keterangannya, Ketua MK Suhartoyo mengingatkan cara penyampaian pihak terkait. “Tidak usah terlalu semangat. Biasa saja,” kata Suhartoyo.

Pandangan Lukas Luwarso soal Dimensi Gugatan

Anggota kelompok Bongkar Ijazah Jokowi (Bonjowi), Lukas Luwarso, memberikan pembacaan berbeda terhadap pokok perkara. Menurut Lukas, persoalan yang dibawa ke MK tidak hanya berkaitan dengan dokumen pendidikan secara administratif, tetapi juga menyentuh persoalan legitimasi terpilihnya Gibran.

“Yang dipersoalkan itu bukan sekadar ijazah, administratif. Ijazah itu hanya pintu masuk. Jadi ini lebih pada persoalan legitimasi terpilihnya Gibran,” kata Lukas dalam dialog pada Rabu (23/9/2026).

Lukas juga mengaitkan gugatan dengan perdebatan mengenai Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimum calon presiden dan wakil presiden serta proses verifikasi KPU yang menjadi sorotan pihak penggugat. Menurut dia, perkara tersebut mempertemukan perdebatan mengenai kepastian hukum dengan apa yang ia sebut sebagai keadilan substantif.

“Yang kedua, ada benturan memang antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Nah, problem yang sedang digugat ini adalah keadilan substantif,” ujar Lukas.

Lukas menilai gugatan memiliki dimensi politik karena para pemohon yang terlibat ia pandang sebagai aktor politik. Namun, ia menolak langsung menyimpulkan adanya pihak tertentu yang menggerakkan gugatan. “Tidak harus. Itu teori konspirasi,” katanya ketika membahas kemungkinan adanya penggerak di balik permohonan.

Empat Isu Utama dalam Perkara Syarat Pendidikan Gibran

Dari seluruh keterangan yang disampaikan dalam bahan perkara, setidaknya terdapat empat isu yang menjadi pusat perdebatan. Pertama adalah substansi syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka, dengan pemohon mempertanyakan keabsahannya sementara KPU menyatakan dokumen telah diverifikasi dan memenuhi syarat.

Kedua adalah kewenangan lembaga. Pemohon membawa persoalan tersebut dalam PHPU ke MK, sedangkan KPU dan Militan Gibran berpandangan sengketa mengenai persyaratan pencalonan merupakan sengketa proses yang seharusnya ditangani melalui Bawaslu.

Ketiga adalah legal standing. KPU dan pihak terkait mempersoalkan apakah organisasi, partai politik, dan perseorangan yang menjadi pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PHPU Presiden dan Wakil Presiden.

Keempat adalah tenggang waktu. KPU menegaskan PHPU memiliki batas pengajuan setelah penetapan hasil pemilu dan menyatakan permohonan dalam perkara ini telah jauh melewati tenggang tersebut. Para pemohon, pada sisi lain, tetap meminta Mahkamah memeriksa substansi konsekuensi hukum yang mereka dalilkan atas syarat pendidikan Gibran.

Perbedaan posisi itu menunjukkan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tidak berhenti pada pertanyaan mengenai dokumen pendidikan. Persidangan juga menguji argumentasi para pihak mengenai forum hukum yang tepat, siapa yang berhak mengajukan perkara, kapan sengketa dapat diajukan, dan konsekuensi hukum yang diminta para pemohon. Penilaian akhir atas seluruh dalil tersebut menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam proses perkara yang sedang berjalan.

Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media

Add as a preferred source on Google
Gambar dukungan Headline.co.id

Gambar tidak dapat dimuat.

Tags: BawasluGibran Rakabuming RakaGugatan GibranKPUMahkamah Konstitusi

Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.

ADVERTISEMENT
Hendrawan

Hendrawan

Related Stories

Korban Pembacokan di Banguntapan Bantul Alami Patah Tulang Hidung dan 14 Jahitan, Pelaku Ditahan Polisi

Niat Klarifikasi Masalah Berujung Pembacokan, Pria di Bantul Alami Luka Parah di Wajah

by Hendrawan
15 November 2026
0

Headline.co.id, Bantul ~ Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bantul menahan seorang pria berinisial GRNR (37), warga Kapanewon Pleret, yang diduga...

Bisnis Konten Pornografi Pasutri Blitar Terbongkar, Omzet Tembus Rp30 Juta per Bulan

Pasutri Blitar Ditangkap di Bali, Polisi Bongkar Bisnis Konten Pornografi Beromzet Rp400 Juta

by Hendrawan
13 November 2026
0

Headline.co.id, Blitar ~ Pasangan suami istri (pasutri) asal Kabupaten Blitar, Jawa Timur, ditangkap polisi setelah diduga menjalankan bisnis penjualan konten...

Nasib 154 Orang yang Diamankan Saat Demo Jogja, Polda DIY Libatkan Komnas HAM

Polda DIY Amankan 154 Orang Usai Demo Ricuh, Kapolda Pastikan Gelar Perkara Diawasi Komnas HAM

by Hendrawan
11 November 2026
0

Headline.co.id, Yogyakarta ~ Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) akan menentukan kelanjutan proses hukum terhadap 154 orang yang diamankan setelah...

106 Orang Diamankan Usai Kericuhan di DPRD DIY, Polisi Ungkap Kronologi Kejadian

Kericuhan di DPRD DIY, Polisi Amankan 106 Orang hingga Rabu Dini Hari

by Hendrawan
11 November 2026
0

Headline.co.id, Yogyakarta ~ Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) mengamankan 106 orang menyusul kericuhan yang terjadi di kawasan Kantor DPRD...

Gerak-gerik Mahasiswa di Parkiran UNY Mencurigakan, Berujung Diamankan Polisi

Dugaan Pencurian di Parkiran UNY Sleman, Mahasiswa 19 Tahun Diamankan, Polisi Dalami Proses Hukum

by Hendrawan
10 November 2026
0

Headline.co.id, Sleman ~ Kepolisian masih mendalami kasus dugaan pencurian yang melibatkan seorang mahasiswa di area parkir salah satu fakultas Universitas...

Kasus Polisi Dikejar Parang di Babarsari Berlanjut, Polresta Sleman Tetapkan Satu Tersangka

Babak Baru Kasus Polisi Dikejar Parang di Babarsari, Polresta Sleman Tetapkan TMK Tersangka

by Hendrawan
10 November 2026
0

Headline.co.id, Sleman ~ Polresta Sleman menetapkan seorang pria berinisial TMK sebagai tersangka dalam kasus dugaan penguasaan senjata tajam tanpa hak...

Headline Media Headline Media Headline Media

Recommended

BPBD Balangan dan Forum PRB Kolaborasi Sukseskan Basaruan 4 di Desa Balang

BPBD Balangan dan Forum PRB Kolaborasi Sukseskan Basaruan 4 di Desa Balang

21 June 2026
Dinas PUPR-PRKP Gorontalo Gunakan e-Katalog Versi 6 untuk Transparansi Pengadaan

Dinas PUPR-PRKP Gorontalo Gunakan e-Katalog Versi 6 untuk Transparansi Pengadaan

28 February 2026
Sambut Hari Jadi Polwan ke - 78, Polwan Polda Sumsel Menggelar Aksi Bersih Lingkungan

Polwan Polda Sumsel Gelar Aksi Bersih Lingkungan Sambut Hari Jadi ke-78

22 August 2026
Teja Tegaskan Kesiapan Persib Di Shopee Cup

Persib Siapkan Strategi Hadapi Perombakan Skuad Port FC

4 October 2026
Pemkab Tanah Datar Dorong Peran Bundo Kanduang dalam Pelestarian Adat dan Lingkungan

Pemkab Tanah Datar Dorong Peran Bundo Kanduang dalam Pelestarian Adat dan Lingkungan

26 June 2026
Gempa Magnitudo 5.1 Mengguncang Maluku Barat Daya

Gempa Magnitudo 5.1 Mengguncang Maluku Barat Daya

20 January 2026
Kakorlantas Polri Ajak Ojol Tingkatkan Keselamatan Lalu Lintas di Sukabumi

Kakorlantas Polri Ajak Ojol Tingkatkan Keselamatan Lalu Lintas di Sukabumi

1 May 2026

Artikel Terbaru

Amsakar Bidik Sea Eagle Boat Race Masuk Kalender PODSI, Wisata Bahari Batam Kian Mendunia

Amsakar Dorong Sea Eagle Boat Race Batam Masuk Kalender PODSI

16 November 2026
Menag Ajak Pengurus Belajar Pengelolaan Pesantren dari Pondok Sunan Drajat

Menag Dorong Sunan Drajat Jadi Rujukan Pengelolaan Pesantren

16 November 2026
Guru PAUD Al-Qur'an Harus Miliki Sanad Keilmuan

Guru PAUD Al-Qur’an di Cianjur Diminta Miliki Sanad Keilmuan

16 November 2026
Cuaca Ekstrem Mengancam Padang hingga 16 November, Warga Bantaran Sungai dan Lereng Bukit Diminta Siaga

Cuaca Ekstrem Padang 14–16 November, Warga Diminta Siaga

16 November 2026
16 Tim Bersaing di Piala Wali Kota Batam, Jadi Ajang Pencarian Bibit Pesepak Bola

Piala Wali Kota Batam 2026 Diikuti 16 Tim, Jadi Ajang Pembinaan

16 November 2026
Pemain Minim Menit Tampil Menjanjikan, Coach Tavares Puas

Persebaya Menang 4-3, Rotasi Tavares Uji Kesiapan Pemain

16 November 2026
Alumni SMAN 6 Padang Diajak Perkuat UMKM dan Dukung Padang Menuju Kota Gastronomi Dunia

Alumni SMAN 6 Padang Diajak Perkuat UMKM dan Dukung UCCN

16 November 2026

Popular Story

MAN 1 Padangsidimpuan Juara III Nasional Lomba Cerdas Cermat APBN 2026
Pemerintah

MAN 1 Padangsidimpuan Raih Juara III Lomba Cerdas Cermat APBN 2026

by Saddam
12 November 2026
0

Headline.co.id ~ Tim Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Padangsidimpuan meraih Juara III...

Read moreDetails

Pengarahan Pegawai Kemhan, Menhan Tekankan Kewaspadaan Nasional

Hari Pahlawan 10 November 2026, Ini Tema Resmi dan Pesan Penting Mensos Saifullah Yusuf

Perebutan Gelar MotoGP 2026 Memanas, Marquez di Ambang Juara

Lucão Absen 2-3 Bulan setelah Operasi Pergelangan Kaki

SAPA Layanan Komdigi Satukan Informasi Publik dalam Satu Pintu

Poltekpar Lombok Kukuhkan 316 Lulusan untuk Pariwisata NTB

Polisi Sahabat Anak Edukasi Siswa TK soal Tertib Lalu Lintas

Pelantikan Pejabat Kemkomdigi Perkuat Transformasi Digital

Operasi Zebra Lancang Kuning 2026, Ditlantas Riau Edukasi Warga

Prev Next
Headline.co.id


Headline.co.id (Headline Media Indonesia) merupakan situs berita Headline menyediakan berbagai macam informasi yang update dan terpercaya. Izin Kominfo No TDPSE : 007022.01/DJAI.PSE/08/2022 PB-UMKU: 120000073262700000001

  • Kebijakan Editorial
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik
  • Koreksi Ralat
  • Redaksi
  • Pasang Iklan

© 2025 Headline.co.id - Faktual dan Aktual.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita
    • Peristiwa
    • Nasional
  • Ekonomi
  • Kesehatan
  • Pemerintah
  • Religi
    • Doa
    • Sholat
    • Sholawat
  • Teknologi
    • Aplikasi
    • Kamera
    • Laptop
    • PC Desktop
    • Smartphone
  • Wisata & Kuliner
    • Hotel
    • Resep Makanan
    • Wisata Alam
    • Wisata Buatan
    • Wisata Budaya
    • Wisata Kuliner
  • Lainnya
    • Humaniora
    • Hukum
    • Gosip
    • Pendidikan
    • Hiburan
    • Olahraga
    • Transportasi
    • Viral
    • Suara Pembaca
    • Politik
    • Otomatif
    • Inspiration
    • Home Design
    • Lifestyle

© 2025 Headline.co.id - Faktual dan Aktual.