Highlight Berita:
Headline.co.id, Washington DC ~ Lebih dari 300 warga dan konstituen Palestina-Amerika dari berbagai wilayah Amerika Serikat mendatangi Capitol di Washington DC pada Selasa, 22 September 2026, untuk menemui kantor lebih dari 100 anggota parlemen. Aksi advokasi yang diselenggarakan Americans for Justice in Palestine Action atau AJP Action itu berlangsung di tengah laporan bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump menyetujui paket militer senilai US$2,8 miliar untuk Israel. Para peserta mendorong perubahan kebijakan terkait bantuan militer, situasi di Gaza dan Tepi Barat, serta penggunaan aturan imigrasi terhadap advokasi pro-Palestina. Mereka menyampaikan tuntutan tersebut melalui pertemuan langsung dengan kantor senator dan anggota DPR AS.
Agenda tersebut mempertemukan konstituen dengan legislator dari berbagai latar politik. Isu yang dibawa mencakup seruan pembatasan transfer senjata ke Israel, kekerasan oleh pemukim Israel di Tepi Barat yang diduduki, serta kekhawatiran mengenai kebijakan imigrasi yang menurut para advokat dapat digunakan untuk menekan aktivitas pro-Palestina di Amerika Serikat.
Lebih dari 300 Konstituen Datangi Kantor Anggota Kongres
Jenna Escheik, peserta berusia 19 tahun yang bertemu dengan anggota parlemen dan staf dari Virginia, termasuk Senator Demokrat Tim Kaine dan anggota DPR dari Partai Republik Rob Wittman, mengatakan delegasi ingin menekankan penggunaan uang pajak Amerika Serikat untuk kebijakan luar negeri.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
'Saya pikir poin utama yang kami coba sampaikan kepada setiap kantor adalah bahwa kami semua bangga menjadi orang Amerika, dan kami semua memiliki uang pajak yang tidak ingin kami lihat digunakan untuk perang,' kata Escheik, yang berasal dari wilayah di luar Ramallah, Tepi Barat.
Yaseen Shaikh, 22 tahun, datang bersama delegasi dari Cleveland, Ohio. Ia dijadwalkan menemui kantor Senator Republik Jon Husted serta Senator Republik Bernie Moreno. Dalam bahan yang tersedia, kedua senator tersebut disebut secara konsisten menentang upaya legislatif untuk membatasi penjualan senjata kepada Israel.
'Saat saya berdiri di antara rekan-rekan saya di sini, di antara orang-orang yang menjadi pijakan bagi saya, saya hanya bisa merasa penuh harapan dan optimistis bahwa kami akan membuat perbedaan dan perubahan akan datang,' kata Shaikh.
Shaikh menambahkan bahwa para peserta harus menjadi sarana untuk mendorong perubahan. Kehadiran delegasi dari berbagai negara bagian menunjukkan bahwa advokasi tersebut diarahkan langsung kepada anggota Kongres berdasarkan daerah pemilihan masing-masing.
Paket Senjata US$2,8 Miliar Jadi Sorotan
Pertemuan berlangsung setelah muncul laporan bahwa pemerintahan Trump menyetujui paket militer senilai US$2,8 miliar untuk Israel yang didanai pembayar pajak Amerika Serikat. Paket tersebut dilaporkan mencakup 20.000 bom MK-84 seberat 907 kilogram atau 2.000 pon serta 20.000 BLU-117 yang merupakan varian serupa.
Dalam konteks perang yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023, hampir 74.000 warga Palestina dilaporkan telah tewas di Gaza. Hampir 1.400 orang di antaranya dilaporkan tewas sejak kesepakatan gencatan senjata mulai berlaku pada Oktober 2025.
Direktur Eksekutif AJP Action Osama Abu Irshaid menilai paket persenjataan terbaru tersebut tidak sejalan dengan jajak pendapat yang menurutnya menunjukkan dukungan mayoritas untuk mensyaratkan setidaknya sebagian transfer senjata kepada Israel. Ia juga melihat isu Palestina semakin memiliki konsekuensi politik di dalam negeri Amerika Serikat.
'Saya pikir sekarang kita bekerja dalam konteks ketika apa yang terjadi di Palestina, genosida yang telah terjadi dan terus terjadi, apa yang dilakukan para pemukim teroris di Tepi Barat, serta apa yang dilakukan AS dan Israel di Timur Tengah mulai mengejar kita di sini, dan kita membayar harganya,' kata Abu Irshaid. Penyebutan genosida dan pemukim teroris merupakan penilaian yang disampaikan Abu Irshaid.
Upaya Pembatasan Transfer Senjata Menguat di Kongres
Sejumlah anggota Demokrat telah menyatakan akan berupaya menghambat transfer terbaru tersebut. Gregory Meeks, anggota Demokrat paling senior di House Foreign Affairs Committee, menggunakan kewenangannya pada pekan sebelumnya untuk setidaknya memperlambat proses persetujuan di Kongres.
Perdebatan mengenai bantuan militer kepada Israel juga telah muncul dalam sejumlah pemungutan suara. Pada Juli tahun lalu, 26 senator Demokrat memilih memblokir sebagian transfer senjata ke Israel. Pada April 2026, resolusi serupa mendapatkan 40 suara di Senat, seluruhnya dari Demokrat, tetapi tidak memperoleh jumlah suara yang diperlukan untuk lolos di majelis beranggotakan 100 orang tersebut.
Di DPR AS, Block the Bombs Act yang menyerukan embargo sebagian terhadap persenjataan untuk Israel telah memiliki 81 pendukung bersama hingga Agustus. Selain itu, 22 senator Demokrat pada pekan sebelumnya mengajukan resolusi untuk meminta Departemen Luar Negeri AS menyelidiki kekerasan oleh pasukan dan pemukim Israel di Tepi Barat, tempat sedikitnya sembilan warga negara AS dilaporkan tewas dalam beberapa tahun terakhir.
Abu Irshaid juga berharap perubahan sikap dapat berkembang di kalangan Republik. Ia merujuk jajak pendapat IMEU Policy Project pada Desember yang menemukan mayoritas responden Republik berusia di bawah 45 tahun memilih calon presiden 2028 yang mendukung pengurangan penggunaan dana pembayar pajak untuk memasok senjata kepada Israel.
'Saya pikir yang kita lihat sekarang adalah bendungan di dalam Partai Republik mulai retak,' kata Abu Irshaid. Ia memperkirakan dinamika internal partai dapat berubah setelah era kepemimpinan politik Donald Trump.
Kebijakan Imigrasi Ikut Masuk Agenda Advokasi
Selain isu persenjataan, peserta advokasi juga menyoroti penggunaan hukum imigrasi terhadap pendukung Palestina. Mereka mendorong perubahan ketentuan dalam Immigration and Nationality Act 1952 yang telah digunakan pemerintahan Trump dalam upaya deportasi terhadap individu yang keberadaannya dinilai pemerintah dapat menimbulkan konsekuensi buruk bagi kebijakan luar negeri Amerika Serikat.
Salah Sarsour, Presiden Islamic Society of Milwaukee, turut berbicara di Capitol. Ia ditahan oleh Immigration and Customs Enforcement atau ICE pada April dan dibebaskan pada Juni, tetapi masih menghadapi proses deportasi. Tim hukumnya menyatakan Sarsour menjadi sasaran berdasarkan pengakuan yang diperoleh secara paksa ketika ia pernah ditahan pasukan Israel saat masih muda.
Leqaa Kordia, yang menjadi salah satu sasaran penegakan aturan imigrasi setelah gelombang demonstrasi pro-Palestina di kampus-kampus AS pada 2024, juga menceritakan pengalamannya menjalani 368 hari dalam tahanan ICE. Seperti Sarsour, Kordia masih menghadapi proses deportasi.
'Kemudian saya menyadari bahwa sistem yang sama yang memasukkan saya ke penjara ICE adalah sistem yang sama yang mendanai dan mempersenjatai penjara militer di Israel,' kata Kordia.
Rangkaian pertemuan tersebut menempatkan kebijakan luar negeri dan kebijakan imigrasi dalam satu agenda advokasi di Capitol. Para peserta berupaya mendorong anggota Kongres mempertimbangkan kembali bantuan militer kepada Israel sekaligus mengubah ketentuan yang mereka nilai dapat berdampak terhadap aktivitas advokasi pro-Palestina di Amerika Serikat.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
