Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan pengembangan lahan hingga 2 juta hektare untuk mendukung industri bioetanol nasional. Program tersebut digerakkan melalui pengembangan tiga komoditas utama, yakni tebu, ubi kayu atau singkong, dan jagung. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan rencana itu setelah memimpin Rapat Program Khusus Pengembangan Bioetanol bersama 44 bupati di Jakarta, Senin (21/9/2026). Pengembangan dilakukan dengan menyiapkan bahan baku dan kawasan pertanian yang terintegrasi dengan industri pengolahan untuk memperkuat kemandirian energi.
Amran mengatakan pembangunan industri bioetanol tidak dapat hanya berfokus pada pendirian pabrik. Menurut dia, ketersediaan bahan baku harus dipastikan lebih dahulu melalui pengembangan kawasan pertanian dalam skala besar.
“Etanol ini butuh lahan 1 sampai 2 juta hektare dengan tiga komoditas strategis. Insyaallah kita akan bangun pabriknya, kita gerakkan masif seluruh Indonesia,” ujar Amran.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Tebu, Singkong, dan Jagung Jadi Bahan Baku Bioetanol
Tiga komoditas tersebut akan dikembangkan berdasarkan potensi setiap daerah. Tebu menjadi salah satu fokus utama karena dinilai memiliki potensi besar sebagai bahan baku bioetanol. Adapun singkong dan jagung diarahkan untuk dikembangkan di wilayah yang memiliki kesesuaian lahan serta produktivitas tinggi.
“Ini cetak tebu, tanam tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol,” tegas Amran.
Kementan akan melakukan konsolidasi lahan dan menyiapkan kawasan produksi sebelum pembangunan industri bioetanol dilakukan secara masif. Kepastian bahan baku dinilai penting untuk menarik investasi ke sektor tersebut.
Amran memperkirakan pembiayaan pembangunan industri dapat melibatkan badan usaha milik negara (BUMN) dan sektor swasta. Pemerintah akan berperan dalam menyiapkan kawasan, sedangkan investasi industri dapat diperkuat melalui keterlibatan swasta.
“Anggarannya mungkin 30 persen dari BUMN, 70 persen dari swasta dan pasti swasta mau karena tanahnya disiapkan oleh negara,” ungkapnya.
Pengembangan Bioetanol Libatkan Masyarakat
Selain membangun industri, pemerintah menekankan agar pengembangan bioetanol memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Kementan akan mendorong skema kemitraan supaya masyarakat ikut terlibat dalam pertumbuhan kawasan pertanian dan industri.
“Ini tidak boleh monopoli, minimal 30 persen rakyat. Jadi rakyat menikmati. Sekarang nggak boleh di bawah 20, harus 30 persen untuk rakyat. Harus tumbuh bersama kalau negara mau kuat,” tegas Amran.
Pemerintah juga mendorong keterlibatan pengusaha daerah. Dengan demikian, pengembangan bioetanol diharapkan tidak hanya menghasilkan industri, tetapi juga membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah.
Pada tahap awal, Kementan akan memperkuat pengembangan jagung melalui percontohan di daerah yang menyatakan kesiapan. Dukungan awal dapat diberikan dengan luasan 500 hingga 1.000 hektare per kabupaten. Luasan itu dapat diperluas hingga 1.500 hektare bagi daerah yang menunjukkan hasil produksi baik.
“Nanti kita lihat hasilnya. 1.000 hektare untuk setiap bupati yang datang. Kita lihat jagungnya yang tanamannya bagus, produksinya tinggi, saya akan tambah di Januari, tambah luasan jagung,” jelas Amran.
Kementan juga menyiapkan dukungan berupa alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk memperkuat produktivitas serta mempercepat pengembangan kawasan. Sementara itu, pengembangan tebu disiapkan dalam skala lebih besar.
“Yang paling penting adalah tebu. Kita butuh 1 juta hektare. Tadi sudah dihadiri oleh Pak Dirjen dari Kehutanan Planologi, kemudian Deputi dari BUMN. Kita akan bergerak bersama,” ujar Amran.
Lahan Bioetanol Disiapkan dengan Memperhatikan Lingkungan
Dalam penyiapan lahan, pemerintah akan mengutamakan kawasan yang sesuai secara teknis dan memiliki kepastian legalitas. Amran menegaskan, pengembangan bioetanol tidak dilakukan dengan mengabaikan aspek lingkungan.
Pemerintah akan mengkaji terlebih dahulu berbagai sumber lahan yang tersedia. Lahan tersebut mencakup kawasan yang dapat diarahkan untuk agroforestri atau tanaman pangan serta lahan yang telah dilepaskan. Pelepasan kawasan hutan disebut menjadi pilihan terakhir.
“Pokoknya kita jaga lingkungan, tetapi kita juga menjadi swasembada energi atau berdaulat energi,” kata Amran.
Menurut Amran, pengembangan bioetanol bukan hanya ditujukan untuk menghasilkan bahan bakar alternatif. Program itu juga diarahkan untuk membangun rantai ekonomi baru yang mencakup budidaya komoditas, pengolahan hasil, pembangunan industri, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kalau ini terjadi, minimal itu 8 juta tenaga kerja tercipta dan tenaga kerja permanen. Hebat kan? Hebat Indonesia itu,” ujarnya.
Target Peningkatan Bauran Etanol
Pengembangan bioetanol juga diarahkan untuk meningkatkan bauran etanol dalam bahan bakar secara bertahap. Pemerintah menargetkan peningkatan penggunaan etanol seiring dengan kesiapan bahan baku dan industri.
“Ini E5, E10, E20 di 2029. Bisa perkiraan kita menuju nanti, bisa kita hitung ya, kalau kita bergerak dari sekarang itu bisa E40 2030, 2031,” ungkap Amran.
Untuk mempercepat program, Kementan menggandeng 44 bupati dari berbagai daerah dalam konsolidasi pengembangan kawasan. Pemerintah daerah diharapkan memetakan potensi lahan, komoditas, dan kesiapan wilayah untuk menjadi bagian dari rantai pasok bioetanol nasional.
Amran menegaskan, pengembangan bioetanol merupakan bagian dari agenda pemerintah untuk memperkuat kedaulatan energi dengan memanfaatkan sektor pertanian dalam negeri.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
