Headline.co.id, Pontianak ~ Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan melantik Hendra sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (18/9/2026). Setelah pelantikan, Hendra diminta memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta mitigasi bencana di Kalimantan Barat. Arahan itu disampaikan karena wilayah Kalbar menghadapi karhutla dan musim kemarau, dengan pelaksanaannya dilakukan melalui koordinasi lintas sektor.
Ria Norsan menegaskan, posisi Sekretaris Daerah memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sekda bertugas membantu kepala daerah menyusun kebijakan sekaligus mengoordinasikan perangkat daerah dan berbagai unsur terkait.
Penanganan karhutla perlu diperkuat
Menurut Ria Norsan, Pj Sekda harus segera memperkuat koordinasi dalam pengendalian karhutla dan mitigasi bencana. Langkah tersebut mencakup pengendalian titik api, penanganan dampak asap terhadap kualitas udara, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan kebakaran dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Saya harap langkah utama kita ini meliputi pengendalian titik api, menekan dampak asap terhadap kualitas udara, serta aktif mengedukasi masyarakat terkait penjagaan kelestarian lingkungan dan pencegahan kebakaran,” jelasnya.
Gubernur juga meminta kebutuhan dasar masyarakat tetap dipastikan, terutama di wilayah yang terdampak karhutla maupun kekeringan. Kebutuhan tersebut meliputi ketersediaan air bersih dan pangan hingga pelosok permukiman.
“Pastikan ketersediaan air bersih, mengatasi krisis pangan, serta memitigasi kekeringan hingga ke pelosok pemukiman yang terdampak bencana karhutla dan kekeringan,” tegas Ria Norsan.
Antisipasi banjir dan perkuat kesiapsiagaan
Selain penanganan karhutla, Ria Norsan meminta kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana lainnya terus ditingkatkan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat perlu menyiapkan infrastruktur drainase, sistem peringatan dini, dan logistik sebagai langkah antisipasi kemungkinan banjir di masa mendatang.
Gubernur menilai, penguatan penanganan bencana membutuhkan solidaritas dan sinergi lintas sektor. Kerja sama itu melibatkan TNI-Polri, instansi vertikal, pemerintah kabupaten dan kota, dunia usaha, serta masyarakat.
Ia juga mengingatkan Pj Sekda agar membangun kepemimpinan yang terbuka dan tidak eksklusif. Hendra diminta merangkul jajaran aparatur sipil negara (ASN) dan elemen masyarakat untuk menghadapi berbagai tantangan pemerintahan dan pembangunan.
“Saya meminta pejabat yang baru dilantik untuk segera beradaptasi dengan situasi dan kondisi kerja yang baru. Saya berpesan agar Pj Sekda senantiasa berada di tengah masyarakat serta merangkul seluruh ASN dan elemen masyarakat untuk bergotong royong menyelesaikan setiap tantangan,” katanya.
Hendra koordinasikan sejumlah perangkat daerah
Usai dilantik, Hendra menyatakan komitmennya menjalankan amanah tersebut. Ia akan memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk memastikan efektivitas program dan penanganan persoalan di daerah.
Koordinasi itu dilakukan bersama sejumlah perangkat daerah, lain Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial.
Hendra menyebut penanganan musibah kebakaran di daerah Ketapang dan Kayong Utara masih dilakukan oleh pihak terkait. Penanganan tersebut didukung dana Belanja Tidak Terduga (BTT), dengan instansi teknis sebagai penggerak utama.
“Jadi kita pastikan penanganan musibah kebakaran yang saat ini masih ditangani oleh pihak terkait di daerah Ketapang dan Kayong Utara. Meskipun penanganan tersebut didukung oleh dana BTT (Belanja Tidak Terduga), di mana instansi teknis menjadi penggerak utama, pihak Sekretariat Daerah akan tetap mengoptimalkan koordinasi bersama pemerintah kabupaten setempat,” pungkasnya.
Ria Norsan berharap amanah dan kepercayaan yang diberikan kepada Hendra dapat dijalankan dengan penuh komitmen, perhatian, dan tanggung jawab untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat Kalimantan Barat.
