Headline.co.id, Banda Aceh ~ Pemerintah Indonesia tengah berupaya keras untuk merealisasikan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh yang mencapai Rp24 triliun dalam kurun waktu lima bulan. Program ini dijadwalkan berlangsung mulai 1 Agustus hingga 31 Desember 2026, sebagai bagian dari tahun anggaran 2026.
Kepala Posko Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, Safrizal ZA, menyatakan bahwa sekitar Rp20 triliun dari total anggaran tersebut telah tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di tujuh kementerian dan lembaga. Sementara itu, penyelesaian DIPA untuk sisa anggaran sekitar Rp4 triliun diharapkan dapat segera rampung. Anggaran ini mencakup program di berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
“Sebanyak Rp20 triliun sudah terbagi dan DIPA-nya telah selesai sehingga pelaksanaannya bisa segera dipercepat,” ujar Safrizal saat memberikan keterangan pers di Universitas Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Jumat (24/7/2026).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Safrizal menekankan bahwa kementerian dan lembaga hanya memiliki waktu lima bulan untuk merealisasikan seluruh anggaran pemulihan tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan program ini memerlukan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintahan desa, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pers, dan unsur masyarakat lainnya.
“Kita membutuhkan kerja sama dan kolaborasi dari semua pihak agar rencana belanja Rp24 triliun dapat terlaksana secara optimal. Jangan sampai anggarannya tidak terserap atau harus dialihkan ke tahun 2027,” tegasnya.
Dukungan terhadap pemulihan Aceh juga datang dari sejumlah pemerintah daerah di luar provinsi tersebut melalui skema hibah. Sebagai contoh, Pemerintah Kota Medan memberikan hibah sebesar Rp50 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
Safrizal menilai bahwa kerja sama antardaerah tersebut dapat menjadi model dalam penanganan bencana. Daerah yang mengalami dampak lebih ringan dapat membantu wilayah lain yang mengalami kerusakan lebih berat.
“Pola kerja sama ini dapat menjadi model pada masa mendatang. Ketika ada daerah yang mengalami musibah, daerah dengan dampak lebih ringan dapat membantu daerah yang terdampak lebih berat,” tuturnya.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
