Headline.co.id, Kota Gorontalo ~ Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan aset hasil rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Hal ini disampaikan oleh Ati Setia Wati, Analis Kebencanaan Ahli Madya BNPB, dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi Pelaksanaan Pemetaan Aset Bantuan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) di Kota Gorontalo, Senin (13/07/2026). Ati menyatakan bahwa pemerintah pusat berkomitmen untuk memastikan seluruh hasil pembangunan yang didanai melalui Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah (DBSBH) dan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) dikelola secara akuntabel.
Menurut Ati Setia Wati, data yang akurat menjadi landasan penting dalam pengelolaan aset negara, penyusunan kebijakan, dan peningkatan kualitas pemulihan pascabencana di masa depan. “Data yang akurat sangat penting untuk memastikan bahwa aset-aset ini dikelola dengan baik dan dapat mendukung kebijakan pemulihan yang lebih efektif,” ujar Ati.
Pemetaan Aset di Gorontalo dan Sulawesi Utara
Berdasarkan data sementara dari BNPB, terdapat 167 aset yang menjadi target pemetaan di Provinsi Gorontalo dan 478 aset di Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu, terdapat 5.272 unit rumah hasil RR yang masih memerlukan proses verifikasi. Ati mengingatkan pemerintah daerah yang belum menyelesaikan registrasi akun surveyor, seperti Kabupaten Bone Bolango di Gorontalo, serta Pemprov Sulawesi Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Kabupaten Minahasa Utara di Sulawesi Utara, untuk segera menuntaskannya. Hal ini penting agar survei lapangan yang dijadwalkan berlangsung pada 13–17 Juli 2026 tidak terhambat.
Tantangan dan Harapan
Ati Setia Wati menekankan bahwa pengelolaan aset pascabencana yang akuntabel tidak hanya penting untuk transparansi, tetapi juga untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. “Kami berharap pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan baik dalam proses ini agar semua aset dapat terdata dengan akurat dan dikelola secara efektif,” tambahnya.
Dengan adanya koordinasi yang baik pemerintah pusat dan daerah, diharapkan proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat terdampak. BNPB terus berupaya meningkatkan kualitas pemulihan pascabencana melalui pengelolaan aset yang lebih baik dan akuntabel.
