Headline.co.id, Kota Gorontalo ~ Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, menekankan pentingnya edukasi bagi masyarakat mengenai prosedur resmi bekerja di luar negeri. Langkah ini diambil untuk melindungi warga dari penipuan dan penempatan ilegal. Pernyataan tersebut disampaikan Idah saat menerima audiensi dari Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Gorontalo, Rabu (8/7/2026).
Idah Syahidah menyoroti urgensi tindakan ini karena masih banyak pekerja migran asal Gorontalo yang berangkat melalui jalur nonprosedural. Kondisi ini membahayakan keselamatan mereka karena kehilangan hak perlindungan hukum dan rentan menjadi korban kejahatan di negara tujuan. Pemerintah daerah berkomitmen memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar tentang peluang kerja internasional agar tidak tergiur tawaran ilegal yang berisiko tinggi.
“Saya meminta agar P2MI lebih maksimal dalam sosialisasi, baik di perguruan tinggi maupun kepada masyarakat. Edukasi tentang bekerja di luar negeri melalui jalur resmi harus terus diperkuat agar masyarakat tidak menjadi korban penipuan,” ujar Idah Syahidah.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Pentingnya Kesiapan Kompetensi
Selain legalitas, kesiapan kompetensi calon pekerja juga menjadi perhatian utama. Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang profesional dianggap krusial dalam mengasah kemampuan teknis dan bahasa, mengingat pasar kerja internasional kini sangat selektif dan tidak hanya mengandalkan ijazah formal. “Sekarang bekerja di luar negeri bukan lagi melihat ijazah semata, tetapi lebih kepada keterampilan dan kemampuan bahasa. Karena itu, calon pekerja migran harus dipersiapkan dengan baik melalui lembaga pelatihan yang resmi,” tambah Idah.
Kolaborasi untuk Akses Lebih Luas
Berdasarkan data, Kecamatan Wonosari di Kabupaten Boalemo mencatat jumlah warga yang signifikan bekerja di Jepang. Namun, banyak dari mereka harus berpindah administrasi kependudukan karena proses keberangkatan harus diakses melalui Provinsi Bali. Untuk mengatasi persoalan administratif ini dan memperluas akses langsung bagi warga lokal, Pemerintah Provinsi Gorontalo berkomitmen memperkuat kolaborasi strategis dengan Kementerian P2MI.
“Waktu bertemu dengan Ibu Wamen (Wakil Menteri), beliau menyampaikan bahwa Kementerian P2MI siap bersinergi dengan pemerintah daerah untuk memperluas akses masyarakat terhadap peluang kerja di luar negeri. Karena itu, kami di pemerintah daerah juga harus siap berkolaborasi,” tutup Idah.
Dukung jurnalis Headline.co.id secara gratis Atau Berkontribusi Traktir KopiUntuk pengembangan Headline Media
Gambar tidak dapat dimuat.
