Headline.co.id, Banyuwangi ~ Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengintensifkan konsolidasi dan kolaborasi di sektor kesehatan untuk mendukung program prioritas dan menangani masalah kesehatan mendesak di daerah. Langkah ini diambil oleh Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengingat keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah pusat dan daerah, sementara masyarakat tetap memerlukan layanan kesehatan yang cepat, berkualitas, dan mudah diakses.
Bupati Ipuk menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memudahkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan memastikan pemanfaatan sumber daya yang lebih efektif. “Kolaborasi lintas sektor adalah kunci untuk memudahkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan,” ujar Ipuk di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, pada Kamis (2/7/2026).
Sebelumnya, Bupati Ipuk telah mengadakan pertemuan dengan ratusan pemangku kepentingan kesehatan daerah, termasuk kepala puskesmas, direktur rumah sakit, pimpinan klinik, rektor perguruan tinggi kesehatan, organisasi profesi kesehatan, serta unsur BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Program prioritas kesehatan Banyuwangi saat ini mencakup peningkatan kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit tidak menular, pengendalian tuberkulosis dan HIV, penguatan pelayanan primer, kesehatan jiwa remaja, serta perlindungan kelompok rentan.
Penguatan Komitmen Zero Penolakan Pasien
Bupati Ipuk meminta rumah sakit daerah dan swasta untuk memperkuat komitmen Zero Penolakan Pasien Gawat Darurat. Ia juga mendorong integrasi rumah sakit dan puskesmas agar sistem rujukan dapat berjalan lebih cepat dan efisien. “Penguatan integrasi rumah sakit dan puskesmas sangat penting untuk mempercepat sistem rujukan,” katanya.
Peran Strategis Perguruan Tinggi dan Organisasi Profesi
Perguruan tinggi dan organisasi profesi kesehatan diharapkan terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Mereka didorong untuk menjaga kompetensi dan etika profesi, memperkuat edukasi kesehatan, meningkatkan mutu pelayanan, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan. “Perguruan tinggi dan organisasi profesi harus berperan aktif dalam menjaga kompetensi dan etika profesi,” ujar Ipuk.
Optimalisasi Posyandu dan Kader Kesehatan
Bupati juga meminta kepala puskesmas untuk memperkuat peran puskesmas sebagai garda terdepan sistem kesehatan, terutama dalam layanan promotif dan preventif. Salah satu caranya adalah dengan mengoptimalkan posyandu sebagai pusat deteksi dini masalah kesehatan masyarakat. Saat ini, Banyuwangi memiliki lebih dari 2.300 posyandu dan lebih dari 13.000 kader kesehatan yang dapat menjadi kekuatan dalam memperluas layanan kesehatan hingga tingkat keluarga. “Posyandu harus dioptimalkan sebagai pusat deteksi dini masalah kesehatan,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Suyanto Waspotondo Tondo, menekankan pentingnya dukungan seluruh pemangku kepentingan kesehatan untuk menyukseskan program prioritas pemerintah daerah. “Dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sangat penting untuk menyukseskan program prioritas,” ujar Suyanto. Ia berharap 2026 menjadi tahun konsolidasi pelayanan kesehatan Banyuwangi melalui kerja yang lebih fokus, efisien, dan kolaboratif. “Tahun 2026 harus menjadi tahun konsolidasi pelayanan kesehatan,” pungkasnya.
