Headline.co.id, Jakarta ~ PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) menyambut baik kebijakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang menempatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sektor perbankan. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat likuiditas perbankan dan meningkatkan kapasitas pembiayaan ke sektor produktif, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menegaskan bahwa stabilitas ekonomi tidak hanya bergantung pada kebijakan fiskal yang kuat, tetapi juga pada sinergi pemerintah dan industri perbankan. “Pengelolaan SAL yang optimal membutuhkan dukungan sistem keuangan yang sehat,” ujar Anggoro dalam keterangan resmi yang diterima pada Selasa (30/6/2026).
Sebagai bagian dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), BSI berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah melalui layanan keuangan syariah yang inklusif. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. “Penempatan SAL juga membantu menurunkan biaya dana, sehingga pembiayaan tetap kompetitif,” tambah Anggoro.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
BSI juga berupaya menjaga fundamental pendanaan dengan memperkuat dana murah atau current account saving account (CASA), yang didukung oleh Tabungan Haji, pengembangan ekosistem Islami, serta percepatan layanan digital. Hingga April 2026, BSI mencatat Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp 382 triliun, tumbuh 17,90 persen secara tahunan. Pertumbuhan ini didorong oleh kenaikan tabungan sebesar 22,02 persen menjadi Rp 165 triliun, dengan rasio CASA mencapai 63,48 persen.
Pada sisi pembiayaan, BSI mencatatkan pembiayaan sebesar Rp 332 triliun, meningkat 15,59 persen secara tahunan. Kualitas aset tetap terjaga dengan rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing (NPF) gross membaik menjadi 1,80 persen.
Sebagai mitra strategis pemerintah, BSI terus mendukung program prioritas nasional melalui penyaluran pembiayaan ke berbagai sektor, termasuk UMKM, Kredit Usaha Rakyat (KUR), koperasi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan pembiayaan rumah bersubsidi. “Kami berkomitmen untuk terus mendukung program-program ini,” pungkas Anggoro.
