Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah Indonesia bersama Bank Indonesia (BI) dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menegaskan komitmen untuk memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas ekonomi nasional. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Pertemuan koordinasi yang dihadiri oleh DPR RI, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Dewan Ekonomi Nasional menjadi wadah untuk membahas strategi tersebut pada Senin (29/6/2026) di Jakarta.
Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Mari Elka Pangestu, menekankan pentingnya respons kebijakan yang cepat dan terkoordinasi untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia. “Kondisi global yang penuh ketidakpastian menjadi tantangan yang dihadapi seluruh negara,” ujar Mari Elka usai rapat bersama pimpinan DPR RI. Ia menambahkan bahwa meskipun tekanan terhadap nilai tukar rupiah lebih besar dibandingkan beberapa negara lain, fundamental ekonomi Indonesia masih relatif kuat.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, menjelaskan bahwa koordinasi otoritas fiskal dan moneter semakin penting di tengah tingginya ketidakpastian global. BI telah mengambil langkah-langkah untuk menjaga stabilitas, terutama melalui kebijakan suku bunga dan pengelolaan likuiditas. Hingga 26 Juni 2026, aliran dana asing ke instrumen Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) mencapai sekitar USD9 miliar secara year to date, mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Langkah Fiskal dan Moneter
Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, menegaskan bahwa kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat. Hingga Mei 2026, defisit anggaran tercatat sebesar 0,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan diperkirakan tetap di bawah batas 3 persen hingga akhir tahun. Pemerintah juga memutuskan untuk memperpanjang penempatan dana sebesar Rp281 triliun di perbankan hingga akhir Desember 2026, serta menyiapkan tambahan dana siaga sebesar Rp100 triliun untuk menjaga likuiditas perbankan.
Koordinasi Lintas Sektor
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. “Pengelolaan ekonomi membutuhkan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari penyusunan kebijakan makro, fiskal, hingga penyelesaian persoalan sektor riil,” ujar Prasetyo. Pemerintah optimistis bahwa sinergi yang kuat otoritas fiskal, moneter, dan berbagai lembaga terkait akan mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat memperkuat kepercayaan pelaku usaha dan investor di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah.
