Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah Indonesia mengumumkan delapan kebijakan stimulus ekonomi untuk kuartal kedua dan semester II tahun 2026. Langkah ini diambil untuk menghadapi dinamika dan ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi, meskipun konflik geopolitik di Timur Tengah mulai mereda. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Stimulus ekonomi ini terbagi dalam tiga pilar utama. Pilar pertama adalah Stimulus dan Insentif yang berfokus pada konsumsi dan dunia usaha. Pemerintah menetapkan insentif Pajak Penulis dengan tarif khusus PPh Final Royalti sebesar 1,5% bagi penulis nasional. Selain itu, ada insentif dan diskon transportasi selama libur sekolah dan libur Natal-Tahun Baru, serta insentif impor LPG dan bahan baku plastik dengan Bea Masuk Nol Persen.
Program Magang dan Vokasi
Pilar kedua berfokus pada ketenagakerjaan dan kelas menengah melalui Program Magang dan Vokasi. Program Magang Nasional tahap II akan dimulai Juli 2026 dengan anggaran Rp4,14 triliun untuk 150.000 peserta fresh graduate. Selain itu, pelatihan vokasi dengan anggaran Rp2,12 triliun ditujukan untuk meningkatkan keterampilan 220.000 lulusan SMK dan 50.000 pekerja terdampak PHK.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Bantuan Pangan untuk Jaring Pengaman Sosial
Pilar ketiga adalah Bantuan Pangan yang berfokus pada jaring pengaman sosial. Pemerintah akan mendistribusikan bantuan beras 10 kg kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat selama tiga bulan, dengan anggaran Rp17,54 triliun. Selain itu, ada bantuan stabilisasi harga dan pasokan pangan kedelai untuk pengrajin tahu dan tempe.
Total stimulus yang dikeluarkan pemerintah untuk semester kedua ini mencapai Rp26,34 triliun. “Stimulus ini terdiri dari insentif transportasi sekitar Rp2,04 triliun, anggaran magang dan vokasi sekitar Rp6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun,” ujar Menko Airlangga. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global.
