Headline.co.id, Jakarta ~ Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menginstruksikan percepatan pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Arahan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Tim Pengarah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, pada Kamis (18/6/2026).
Menko PMK, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pengarah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, menegaskan bahwa Rencana Induk (Renduk) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana telah disetujui pada 13 Mei 2026. Rencana ini telah disampaikan kepada Menteri Keuangan sesuai arahan presiden. Fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan program tersebut dapat segera diimplementasikan di lapangan.
Pratikno menyatakan, “Kita harus memastikan bahwa semua pihak terkait bekerja sama untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini.” Berdasarkan Renduk yang telah ditetapkan, total kebutuhan pembiayaan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat selama periode 2026-2028 mencapai sekitar Rp100,16 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari Rp38,94 triliun pada 2026, Rp32,94 triliun pada 2027, dan Rp28,28 triliun pada 2028.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Selain dukungan dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah juga diharapkan berperan aktif dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang juga Ketua Pelaksana Satgas, menyampaikan pentingnya optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD) untuk mendukung pelaksanaan program di daerah terdampak.
Menko PMK juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan dan monitoring agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif dan tepat sasaran. Menurutnya, sinkronisasi dan sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting untuk mempercepat pemulihan masyarakat serta pembangunan kembali wilayah terdampak bencana. “Kita harus bekerja sama untuk memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik dan tepat sasaran,” tegas Pratikno.
Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Kasum TNI Letjen TNI Richard Taruli H. Tampubolon, serta perwakilan kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di wilayah Sumatra.
