Headline.co.id, Bangunan ~ Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berupaya mempercepat pemulihan layanan pendidikan di Sumatra setelah bencana hidrometeorologi melanda. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa ribuan sekolah yang terdampak tetap dapat melanjutkan proses belajar mengajar. Bencana seperti banjir dan longsor telah mengganggu infrastruktur pendidikan, namun pemerintah berkomitmen untuk menjaga hak belajar siswa tetap terpenuhi.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan pentingnya pendidikan yang berkelanjutan meski di tengah bencana. “Tidak boleh ada anak Indonesia yang kehilangan hak belajarnya karena terdampak bencana. Karena itu, kami memastikan layanan pendidikan tetap berjalan sambil mempercepat pemulihan sarana dan prasarana agar peserta didik dapat belajar dengan aman dan nyaman,” ujar Abdul Mu’ti dalam pernyataan tertulis yang diterima , Jumat (19/6/2026).
Data per 9 Juni 2026 menunjukkan bahwa 4.922 satuan pendidikan di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terdampak bencana. Meski demikian, seluruh sekolah telah kembali melaksanakan pembelajaran dengan tingkat keterlaksanaan mencapai 100 persen. Dari jumlah tersebut, 4.828 sekolah sudah kembali belajar di lokasi asal, sementara 52 sekolah menggunakan ruang kelas darurat, 35 sekolah masih belajar di tenda, dan tujuh sekolah menumpang di sekolah lain atau bangunan publik.
Kemendikdasmen menargetkan pada awal tahun ajaran baru Juli 2026 tidak ada lagi sekolah yang melaksanakan pembelajaran di tenda. “Fokus kami saat ini adalah memastikan seluruh peserta didik dapat belajar di ruang yang lebih layak. Karena itu, penyediaan ruang kelas darurat dan percepatan revitalisasi terus dilakukan agar pada tahun ajaran baru tidak ada lagi sekolah yang belajar di tenda,” lanjut Abdul Mu’ti.
Untuk mendukung pemulihan ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,408 triliun. Dana ini mencakup revitalisasi 3.119 satuan pendidikan senilai Rp3,001 triliun serta tunjangan khusus bagi guru terdampak sebesar Rp315,1 miliar. Bantuan lainnya meliputi 35 ribu paket school kit, 169 unit tenda, 211 ruang kelas darurat, 197.670 buku pembelajaran, dukungan psikososial bagi 870 satuan pendidikan, serta bantuan operasional pendidikan darurat untuk 1.650 sekolah.
Abdul Mu’ti menekankan bahwa pemulihan pendidikan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik sekolah, tetapi juga pada keberlanjutan ekosistem belajar. “Pemulihan pendidikan bukan hanya soal membangun kembali gedung sekolah, tetapi juga memastikan guru tetap dapat mengajar dan peserta didik memperoleh dukungan yang mereka butuhkan untuk melanjutkan pembelajaran,” katanya.
Dari total sekolah terdampak, sebanyak 3.283 sekolah menerima bantuan revitalisasi, sementara 1.639 sekolah masih membutuhkan dukungan sarana pendidikan tambahan. Hingga kini, 3.119 sekolah telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan total nilai Rp3,001 triliun. Dana tahap pertama telah tersalurkan ke 3.034 sekolah dengan nilai Rp2,05 triliun, sedangkan 86 sekolah lainnya masih dalam proses penyaluran dana senilai Rp41,7 miliar.
Kemendikdasmen juga mempercepat pembangunan 310 unit ruang kelas darurat yang tersebar di 88 satuan pendidikan. Sebanyak 171 unit telah selesai dan digunakan, 40 unit sedang dalam tahap pembangunan, sementara sisanya masih dalam tahap perencanaan. Tantangan lain datang dari 97 satuan pendidikan yang harus direlokasi karena berada di kawasan yang dinilai tidak lagi aman untuk kegiatan belajar mengajar. Pemerintah kini terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna mempercepat penyediaan lahan relokasi yang aman dan memiliki legalitas jelas.
“Pemulihan pendidikan pascabencana membutuhkan kolaborasi semua pihak. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait, serta berbagai mitra agar rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan lebih cepat dan tepat sasaran,” ujar Abdul Mu’ti. Secara keseluruhan, layanan pendidikan di wilayah terdampak menunjukkan pemulihan signifikan. Kemendikdasmen optimistis seluruh peserta didik di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dapat memulai tahun ajaran 2026/2027 dengan layanan pendidikan yang lebih aman, layak, dan berkelanjutan.
Berita Terkait Bangunan
- Pemerintah Targetkan Penyelesaian 44 Blok Huntara di Aceh Utara Sebelum Lebaran
- Brimob Polda Kaltara Cepat Tanggap Atasi Kebakaran di Tarakan
- Polres Flores Timur Intensifkan Penanganan Pascagempa, 354 Rumah Rusak
- Sekolah Berbasis Kearifan Lokal di Manokwari Jadi Contoh Pendidikan di Timur Indonesia
- Pemkot Pontianak Rampungkan Pembangunan Dua Puskesmas Baru
