Headline.co.id, Pontianak ~ Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA) ke-16 yang berlangsung di Hotel Novotel Pontianak pada Kamis (11/6/2026) menyoroti transformasi tata kelola, penguatan sumber daya manusia, dan peningkatan mutu pelayanan rumah sakit daerah. Acara ini dibuka oleh Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, yang didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat sekaligus Bupati Mempawah, Erlina Ria Norsan. Tujuan dari forum ini adalah untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dan pemangku kepentingan kesehatan dalam menghadirkan layanan rumah sakit yang lebih cepat, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Rakernas ini dihadiri oleh tokoh penting seperti Pendiri ARSADA, Umar Wahid, dan Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Opti Palupi Rahayuningtyas, yang mewakili Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Gubernur Ria Norsan menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kalimantan Barat sebagai tuan rumah Rakernas ARSADA ke-16. Ia menekankan pentingnya forum ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat melalui penguatan tata kelola rumah sakit daerah.
Rakernas tahun ini mengusung tema yang diharapkan tidak hanya menjadi slogan, tetapi dapat diwujudkan melalui langkah-langkah konkret yang berdampak langsung terhadap peningkatan mutu pelayanan rumah sakit di seluruh Indonesia. Gubernur Ria Norsan juga mengajak peserta Rakernas untuk menikmati keindahan alam, kekayaan budaya, dan kuliner khas Kalimantan Barat selama berada di Pontianak. Ia menilai Kalimantan Barat memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Malaysia dan didukung akses transportasi yang semakin baik.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Ria Norsan menyoroti persepsi masyarakat mengenai lambatnya pelayanan di rumah sakit daerah. Meski demikian, rumah sakit daerah tetap menjadi pilihan utama masyarakat karena biaya pelayanan yang relatif lebih terjangkau dibandingkan rumah sakit swasta. Menurutnya, persepsi tersebut harus dijawab melalui pembenahan menyeluruh, baik dari aspek pelayanan medis, ketepatan diagnosis, profesionalisme tenaga kesehatan, maupun tata kelola manajemen rumah sakit.
Lebih lanjut, Ria Norsan menilai penerapan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang saat ini telah diterapkan sebagian besar rumah sakit daerah menjadi peluang besar untuk mendorong inovasi pelayanan. Gubernur juga menekankan pentingnya ketelitian dan akurasi dalam pelayanan medis. Menurutnya, kemajuan teknologi kesehatan harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia agar diagnosis dan penanganan pasien semakin tepat.
Sementara itu, Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Opti Palupi Rahayuningtyas, menegaskan bahwa penguatan tata kelola dan reformasi pelayanan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing rumah sakit daerah di tengah perkembangan layanan kesehatan yang semakin kompetitif. Menurutnya, rumah sakit daerah memiliki peran penting sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat Indonesia.
Opti menjelaskan bahwa penguatan sistem manajemen, pemanfaatan teknologi digital, pengelolaan risiko, serta budaya organisasi yang profesional merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Selain tata kelola, Opti juga menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi dan pemerataan tenaga kesehatan, termasuk sistem remunerasi yang transparan dan berkeadilan.
Dari sisi pembiayaan, rumah sakit daerah didorong untuk membangun pengelolaan keuangan yang sehat, efisien, dan berkelanjutan agar memiliki ruang yang lebih luas untuk berinvestasi pada fasilitas, teknologi kesehatan, serta pengembangan sumber daya manusia. Selain itu, penerapan standar pelayanan, standar profesi, dan pedoman praktik klinis berbasis bukti ilmiah dinilai menjadi kunci dalam menjamin keselamatan pasien dan mutu layanan kesehatan.
Terkait pembiayaan kesehatan nasional, Kementerian Kesehatan saat ini terus mendorong peningkatan mutu program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui penyempurnaan sistem rujukan, standardisasi layanan rawat inap, serta transformasi sistem pembayaran dari INA-CBGs menuju IDRG guna menciptakan sistem pembiayaan yang lebih spesifik, transparan, dan akuntabel. Mengakhiri sambutannya, Opti mengajak pemerintah daerah, manajemen rumah sakit, akademisi, dan seluruh anggota ARSADA untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan rumah sakit daerah yang unggul dan berdaya saing.
