Headline.co.id, Jakarta ~ Dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) meluncurkan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Serentak di seluruh Indonesia. Acara ini dimulai pada Senin, 8 Juni 2026, dan berlangsung selama satu bulan hingga 8 Juli 2026. Peluncuran ini dilakukan secara hybrid oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji.
Dalam sambutannya, Wihaji menekankan bahwa program KB bukan hanya untuk mengendalikan angka kelahiran, tetapi juga sebagai bagian dari pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik melalui perencanaan keluarga yang matang. Program ini menawarkan tiga layanan utama: kesehatan, ekonomi, dan psikologis. Dari sisi kesehatan, program ini membantu menjaga kesehatan reproduksi ibu dengan mencegah risiko kehamilan yang terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak. Secara ekonomi, pengaturan jarak kelahiran memberi kesempatan bagi orang tua untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dari sisi psikologis, program ini mendukung pengasuhan anak yang optimal, terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan.
“Pembangunan bangsa dimulai dari pembangunan keluarga. Program ini adalah ikhtiar kita dalam membangun kemaslahatan umat dan mewujudkan keluarga berkualitas,” ujar Wihaji. Beberapa daerah melaporkan kesiapan mereka dalam pelaksanaan pelayanan KB serentak ini. Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, melaporkan capaian akseptor baru yang telah mencapai 33,34 persen dari target Juni bahkan sebelum kick-off dimulai. Kota Samarinda, Kalimantan Timur, menghadirkan inovasi “SATKI” atau Siap Jemput Antar Akseptor KB Terintegrasi untuk membantu masyarakat yang mengalami kendala transportasi. Selain itu, mereka juga menyediakan layanan “Kamis Manis”, yaitu pelayanan KB gratis setiap hari Kamis.
Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara, menargetkan hingga 425 pelayanan Metode Operasi Wanita (MOW), melampaui target awal yang ditetapkan kementerian sebagai bentuk komitmen daerah dalam mendukung program nasional. Deputi Bidang Bina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Wahidin, melaporkan bahwa target pelayanan KB serentak 2026 mencakup 750.004 akseptor baru, 252.176 peserta Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), 408.221 peserta KB pascapersalinan, serta 16.670 pelayanan MOW yang menjadi target terbesar pada kategori tersebut.
Menurut Wahidin, pelayanan KB serentak tahun ini diprioritaskan bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta keluarga yang berada pada kelompok desil 1 hingga 4 guna memastikan akses layanan yang lebih merata dan mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga. Selain memperluas akses layanan KB berkualitas, peringatan Harganas ke-33 Tahun 2026 juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif kepala keluarga dalam mendukung perencanaan keluarga dan pengasuhan anak.
Pelaksanaan pelayanan KB serentak ini mendapat dukungan dari berbagai mitra, lain POGI (Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia), IBI (Ikatan Bidan Indonesia), dan PKMI (Perkumpulan Kontrasepsi Mantap Indonesia). Pemerintah mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program tersebut dengan mendatangi fasilitas kesehatan terdekat atau berkonsultasi dengan penyuluh KB di wilayah masing-masing guna memperoleh layanan kontrasepsi yang aman, efektif, dan terjangkau.
