Headline.co.id, Padang Panjang ~ Dalam upaya menjadikan Padang Panjang, Sumatra Barat, sebagai Kota Layak Anak, diperlukan sinergi yang kuat antar lembaga. Oleh karena itu, Kejaksaan Negeri Padang Panjang mengadakan Coffee Morning bertema “Diskusi Interaktif Perlindungan Hak Anak dalam Mewujudkan Kota Padang Panjang Menjadi Kota Layak Anak” pada Jumat (5/6/2026) untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor.
Acara yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Padang Panjang ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga kesejahteraan sosial yang aktif dalam pendampingan dan pembinaan anak-anak. Pelaksana Harian Kepala Kejaksaan Negeri Padang Panjang, Bambang Irawan, menekankan pentingnya keterlibatan semua elemen masyarakat dalam perlindungan anak.
“Perlindungan anak tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi yang kuat pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal,” ujar Bambang.
Diskusi ini melibatkan sejumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), seperti LKS Aisyiyah Kota Padang Panjang, LKS Tri Murni Sumatera Barat, LKS Amanah Bundo, LKS PSBR Harapan Sumatera Barat, dan Yayasan Abuk Yatama Indonesia. Kehadiran berbagai lembaga tersebut dianggap penting untuk memperkuat koordinasi dalam menangani persoalan perlindungan anak secara lebih komprehensif.
Kepala Dinas Sosial PPKBPPPA Kota Padang Panjang, Winarno, menyatakan bahwa keberhasilan mewujudkan Kota Layak Anak sangat bergantung pada kolaborasi berkelanjutan pemerintah, lembaga sosial, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, dan masyarakat. “Perlindungan anak tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan sinergi pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga kesejahteraan sosial, dunia pendidikan, serta masyarakat. Melalui diskusi ini, kita dapat memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal,” katanya.
Menurut Winarno, lembaga kesejahteraan sosial yang aktif mendampingi anak-anak menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan pemenuhan hak-hak anak, mulai dari perlindungan, pendidikan, hingga kesejahteraan sosial. Forum ini tidak hanya menyamakan persepsi mengenai perlindungan hak anak, tetapi juga membahas langkah konkret untuk memperkuat sistem perlindungan anak di daerah. Hasil diskusi diharapkan menjadi dasar penguatan koordinasi lintas sektor sekaligus mendukung target Padang Panjang sebagai Kota Layak Anak yang mampu menjamin tumbuh kembang anak secara aman, sehat, dan berkualitas.
