Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah berupaya mempercepat pemulihan layanan pendidikan di wilayah terdampak bencana di Sumatra dengan menguatkan koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan anak-anak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tetap dapat melanjutkan pendidikan meskipun sekolah-sekolah sedang dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pembahasan mengenai upaya ini dilakukan dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Bencana yang diadakan di Gedung DPR RI. Rapat tersebut melibatkan kementerian terkait, pemerintah daerah, TNI, BUMN, dan sejumlah lembaga pendukung penanganan bencana. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pemulihan pendidikan merupakan bagian penting dari upaya membangun kembali kehidupan masyarakat pascabencana. Oleh karena itu, layanan pendidikan di wilayah terdampak diupayakan tetap berjalan meskipun sebagian sekolah masih dalam tahap rehabilitasi.
Menurut data dari Kemendikdasmen, dari total 4.922 satuan pendidikan yang terdampak bencana, seluruhnya kini telah kembali melaksanakan pembelajaran. Sebanyak 4.828 sekolah sudah kembali belajar di lokasi asal, sementara sisanya masih menggunakan kelas darurat, tenda belajar, atau fasilitas publik sebagai ruang pembelajaran sementara. “Yang terpenting adalah anak-anak tetap belajar. Pemerintah terus berupaya mempercepat pemulihan fasilitas pendidikan agar proses pembelajaran dapat kembali berlangsung secara aman dan nyaman,” ujar Abdul Mu’ti dalam keterangan tertulis yang diterima , Kamis (28/5/2026).
Pemerintah juga mempercepat perbaikan sarana pendidikan melalui program revitalisasi sekolah. Hingga saat ini, sebanyak 3.101 sekolah telah memperoleh bantuan revitalisasi. Sebagian besar sekolah penerima bantuan telah memasuki tahap pengerjaan fisik, baik melalui mekanisme swakelola sekolah maupun kolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk mempercepat pembangunan sekolah rusak berat dan relokasi sekolah yang berada di kawasan rawan.
Mendikdasmen menyatakan bahwa percepatan pemulihan pendidikan membutuhkan kerja sama karena tantangan di lapangan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan gedung sekolah. Rapat koordinasi mencatat sejumlah persoalan yang masih perlu ditangani, mulai dari penyediaan lahan relokasi sekolah, akses menuju wilayah terdampak, hingga pembangunan infrastruktur pendukung pembelajaran. Oleh karena itu, sinergi pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat agar rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Selain memulihkan bangunan sekolah, pemerintah juga memberikan dukungan khusus kepada puluhan ribu guru dan tenaga kependidikan terdampak agar layanan belajar tetap berlangsung selama masa pemulihan. Langkah ini dinilai penting karena keberlangsungan pendidikan pascabencana tidak hanya ditentukan oleh kesiapan ruang kelas, tetapi juga oleh keberadaan guru dan ekosistem pembelajaran yang tetap terjaga. Melalui koordinasi lintas sektor dan percepatan rehabilitasi sekolah, pemerintah berupaya memastikan bencana tidak menghentikan hak anak untuk belajar serta menjadikan pemulihan pendidikan sebagai fondasi pemulihan sosial masyarakat secara menyeluruh.
