Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkomitmen untuk memperkuat sistem keselamatan transportasi perkeretaapian setelah terjadinya kecelakaan kereta api di Bekasi Timur pada 27 April 2026. Dudy Purwagandhi, dalam keterangan pers yang diterima pada Jumat (22/5/2026), menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap keselamatan perkeretaapian.
Evaluasi ini mencakup berbagai aspek penting seperti operasional perjalanan kereta, kondisi prasarana dan sarana, sistem persinyalan, prosedur darurat, kompetensi sumber daya manusia, serta pengawasan perlintasan sebidang dan koordinasi lintas sektor. Pemerintah juga memastikan bahwa penanganan korban, investigasi, dan pemulihan operasional dilakukan secara menyeluruh agar pelayanan kepada masyarakat dapat kembali berjalan dengan aman dan lancar.
Penanganan tersebut melibatkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), PT Kereta Api Indonesia, KAI Commuter, Polri, Basarnas, pemerintah daerah, serta pihak terkait lainnya. Menteri Dudy menegaskan bahwa Kemenhub menghormati proses investigasi yang sedang berlangsung di KNKT dan tidak akan mendahului hasil investigasi yang berdasarkan fakta dan data.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Meski menunggu hasil resmi investigasi, langkah evaluasi dan penguatan keselamatan tetap dilakukan di seluruh aspek perkeretaapian. Salah satu fokus utama pemerintah adalah peningkatan keselamatan pada perlintasan sebidang yang selama ini menjadi titik rawan kecelakaan. Data Kemenhub menunjukkan bahwa tren kecelakaan di perlintasan sebidang mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir, dari 337 kejadian pada 2024 menjadi 291 kejadian pada 2025, dan 102 kejadian hingga 1 Mei 2026.
Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa penurunan tersebut menunjukkan dampak positif dari langkah peningkatan keselamatan, meskipun upaya perbaikan tetap harus diperkuat. Kementerian Perhubungan dan instansi terkait lainnya juga menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan peningkatan keselamatan transportasi publik. Presiden telah menyetujui pembangunan flyover di wilayah Bekasi sebagai solusi jangka panjang mengingat tingginya kepadatan lalu lintas dan mobilitas masyarakat pengguna kereta api.
Untuk mendukung peningkatan keselamatan dan pembangunan infrastruktur perlintasan, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp4 triliun. Selain itu, Kemenhub bersama PT KAI, Danantara, BP BUMN, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan KNKT telah melaksanakan Kick Off Penanganan Perlintasan Sebidang pada 5 Mei 2026. Melalui program tersebut, seluruh pihak berkomitmen menutup 172 perlintasan sebidang berisiko tinggi dan mempercepat peningkatan keselamatan di titik prioritas nasional.
Pemerintah juga menyiapkan investasi sebesar Rp842,48 miliar untuk peningkatan keselamatan pada 1.638 lokasi perlintasan sebidang prioritas. Anggaran tersebut dialokasikan untuk kebutuhan petugas penjaga perlintasan, pembangunan pos jaga, fasilitas mekanikal dan elektrikal, alat komunikasi, serta perlengkapan keselamatan lainnya. Saat ini terdapat 3.674 perlintasan sebidang di Indonesia, terdiri atas 2.771 perlintasan terdaftar dan 903 perlintasan tidak terdaftar.
Dari hasil evaluasi, sebanyak 172 perlintasan direkomendasikan ditutup karena memiliki lebar jalan kurang dari dua meter dan dinilai berisiko tinggi terhadap keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. “Kami menyatakan tidak ada kompromi untuk keselamatan transportasi. Setiap kejadian harus menjadi pelajaran dan ditindaklanjuti dengan perbaikan sistem,” tegas Menhub Dudy Purwagandhi.
Penguatan keselamatan perkeretaapian dan pembangunan infrastruktur transportasi tersebut sejalan dengan agenda Asta Cita pemerintah dalam memperkuat konektivitas nasional, meningkatkan keselamatan transportasi publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta menghadirkan layanan transportasi yang aman, modern, dan berkelanjutan.
