Headline.co.id, Jakarta ~ Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Prof. Arief Anshory Yusuf, menyatakan bahwa tingginya jumlah pekerja informal di Indonesia, yang mencapai sekitar 80 persen dari total tenaga kerja nasional, menjadi tantangan utama dalam memastikan akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos). Hal ini diungkapkan dalam Diskusi Redaksi (DIKSI) bersama redaktur media nasional di Jakarta, Senin (18/5/2026).
Menurut Arief, berbeda dengan negara maju yang dapat menilai kelayakan penerima bantuan berdasarkan data penghasilan resmi, Indonesia masih mengandalkan metode proksi untuk memperkirakan tingkat kesejahteraan masyarakat. “Karena pekerja kita mayoritas informal, penghasilannya tidak tercatat sempurna. Maka yang dilakukan adalah mengestimasi pengeluaran masyarakat berdasarkan aset, kondisi rumah, pendidikan, dan indikator lainnya,” ujarnya.
Arief menjelaskan bahwa metode ini dikenal sebagai proxy means testing, yaitu penentuan tingkat kesejahteraan berdasarkan indikator tidak langsung. Namun, metode ini memiliki tingkat kesalahan yang cukup besar. “Error-nya bisa 20 sampai 40 persen, tergantung programnya. Ada orang yang seharusnya menerima tetapi tidak dapat, dan ada juga yang sebenarnya tidak layak tapi menerima bantuan,” katanya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Selain persoalan penetapan kelayakan, Arief menyebut sumber kesalahan lain berasal dari proses penyaluran bansos, termasuk kendala administrasi dan akses layanan keuangan. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah saat ini tengah mengembangkan sistem digitalisasi perlindungan sosial melalui proyek percontohan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dan 42 kabupaten lainnya.
Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah mekanisme on-demand, di mana masyarakat yang merasa membutuhkan bantuan dapat mendaftarkan diri secara mandiri. “Dengan cara ini, exclusion error bisa berkurang karena masyarakat yang merasa perlu pasti mendaftar. Sementara yang merasa tidak perlu kemungkinan besar tidak akan mendaftar,” jelasnya.
Arief mengatakan pemerintah juga mulai mengintegrasikan sedikitnya delapan data administrasi negara untuk memverifikasi kelayakan penerima bantuan. Data tersebut meliputi data Badan Kepegawaian Negara, Korps Lalu Lintas Polri, hingga Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. “Sekarang data-data itu sudah interoperable. Ini baru pertama kali selama 80 tahun Indonesia merdeka data administrasi bisa saling terhubung untuk basis penyaluran bantuan sosial,” ujarnya.
Meski demikian, Arief menilai tingkat kesalahan nol persen hampir mustahil dicapai selama pendapatan masyarakat belum sepenuhnya terdokumentasi secara formal. “Kalau bisa mencapai error sekitar 20 persen saja itu sudah sangat bagus menurut standar internasional,” kata Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran tersebut.
Ia optimistis digitalisasi dapat mempercepat perbaikan akurasi data bansos, seiring peningkatan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan integrasi sistem administrasi nasional. Terkait kendala wilayah blank spot internet, Arief mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang mulai memanfaatkan alternatif koneksi seperti layanan satelit.
Namun menurutnya, solusi jangka panjang tetap membutuhkan penguatan infrastruktur digital nasional, termasuk kemungkinan pemanfaatan jaringan kelistrikan untuk mendukung layanan broadband. “Jangan anti terhadap teknologi alternatif seperti satelit internet. Karena jangan sampai masyarakat kehilangan kesempatan hanya karena akses internet belum tersedia,” ujarnya.
Arief Anshory juga menepis anggapan bahwa perbaikan akurasi bansos otomatis akan mengurangi anggaran perlindungan sosial secara signifikan. Menurutnya, dana yang sebelumnya salah sasaran justru akan dialihkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. “Ini bukan sekadar soal penghematan anggaran, tapi bagaimana pertumbuhan ekonomi menjadi lebih inklusif dan lebih adil,” kata anggota DEN tersebut.
Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto mendorong agar digitalisasi perlindungan sosial dapat segera dimulai secara nasional pada tahun ini, meski implementasi penuh akan dilakukan secara bertahap. “Kick-off nasional menurut saya bisa dimulai tahun ini, tetapi kesiapan data tentu bertahap,” pungkasnya.
