Headline.co.id, Bireuen ~ Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Aceh memperkuat kerja sama dalam pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Bireuen. Langkah ini dilakukan melalui advokasi dan koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Bireuen pada Rabu, 13 Mei 2026, yang dipimpin oleh Kepala BBPOM Aceh, Riyanto.
Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dalam pengawasan pangan dan pemberdayaan UMKM lokal guna melindungi masyarakat secara menyeluruh. Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai isu strategis, termasuk hasil pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Bireuen.
Isu yang dibahas meliputi bahaya penggunaan formalin pada ikan dan boraks pada mie kuning, pengawasan jajanan anak sekolah, dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, penguatan UMKM lokal melalui pendampingan dan fasilitasi sertifikasi juga menjadi topik penting. Pembahasan juga mencakup kewaspadaan terhadap Antimicrobial Resistance (AMR) serta pengawasan terhadap peredaran obat, kosmetik, dan obat tradisional palsu atau yang mengandung bahan berbahaya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen, Ismunandar, menyatakan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Bireuen terhadap penguatan pengawasan obat dan makanan di daerahnya. “Kami mendukung penuh kolaborasi dan pengawasan yang berkelanjutan demi melindungi masyarakat dari risiko pangan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan,” ujar Ismunandar. Ia menambahkan bahwa sinergi lintas sektor menjadi langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan aman bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala BBPOM Aceh, Riyanto, menegaskan komitmen BPOM dalam mendukung perlindungan masyarakat sekaligus pengembangan UMKM lokal. Ia menyatakan bahwa pengawasan obat dan makanan tidak dapat dilakukan sendiri dan memerlukan kolaborasi yang kuat pemerintah daerah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar masyarakat mendapatkan produk yang aman, bermutu, dan terpercaya. “Kami juga siap mendampingi UMKM lokal agar mampu memenuhi standar dan memperoleh izin edar,” jelasnya.
Melalui kegiatan koordinasi ini, BBPOM Aceh berharap sinergi pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait dapat semakin kuat dalam mewujudkan sistem pengawasan obat dan makanan yang efektif dan berkelanjutan.
