Headline.co.id, Blangkejeren ~ Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP), Imran, melakukan kunjungan ke Kabupaten Gayo Lues, Aceh, yang terdampak bencana hidrometeorologi pada Kamis (14/5/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sesuai arahan Menteri Dalam Negeri yang juga Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi RI.
Imran menyatakan bahwa dirinya ditugaskan langsung oleh Menteri Dalam Negeri untuk meninjau daerah terdampak bencana di Aceh guna mempercepat proses pemulihan. “Mendagri meminta saya untuk secepatnya ke Aceh, khususnya berkeliling ke daerah terdampak bencana, untuk mengetahui apa saja kendala daerah sehingga pemulihan pascabencana berjalan lambat,” ujar Imran saat bertemu dengan Bupati Gayo Lues dan jajaran di Ruang Rapat Wakil Bupati Gayo Lues.
Ia menjelaskan bahwa sesuai arahan Mendagri, ada beberapa hal yang harus segera ditindaklanjuti, termasuk percepatan pendataan infrastruktur terdampak, normalisasi sungai, pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap), serta evaluasi Transfer ke Daerah (TKD) yang telah dikembalikan. Menurutnya, penyerapan TKD di Aceh hingga saat ini masih tergolong lambat. Oleh karena itu, Mendagri meminta agar anggaran yang dikembalikan diprioritaskan untuk penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Sampai saat ini, penyerapan TKD di Aceh termasuk lambat. Mendagri meminta anggaran yang dikembalikan itu diprioritaskan untuk penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi,” jelasnya. Imran juga meminta pemerintah daerah segera menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi agar kementerian dapat memberikan dukungan sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan lancar.
Selain itu, ia turut menyoroti perbaikan cetak sawah masyarakat yang terdampak bencana. Pemerintah pusat meminta penjelasan terkait progres pemulihan lahan pertanian, khususnya di Kabupaten Gayo Lues. Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri juga meminta posko bencana tetap aktif guna mempermudah komunikasi pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mempercepat pemenuhan kebutuhan data melalui satu pintu koordinasi.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Gayo Lues, Suhaidi, mengatakan bahwa pemerintah daerah saat ini terus bergerak menuju pemulihan agar kondisi masyarakat dapat kembali normal seperti sediakala. Ia menjelaskan bahwa pembangunan huntara di Gayo Lues telah mencapai 98 persen. Namun, masih terdapat kendala berupa belum tersedianya jaringan listrik dan keterbatasan air bersih.
Sementara itu, untuk pembangunan huntap, pemerintah daerah berencana merelokasi 20 desa yang berada di zona merah ke lokasi yang lebih aman. Suhaidi juga menyoroti pentingnya koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan penanganan pascabencana. Menurutnya, selama ini sejumlah program dari pemerintah pusat belum sepenuhnya melibatkan pemerintah daerah dalam proses perencanaan.
“Jika pola kerja seperti ini terus berlangsung, saya khawatir anggaran untuk Gayo Lues habis namun tidak menyelesaikan masalah, terutama persoalan dasar dan peningkatan ekonomi masyarakat,” ujarnya. Terkait infrastruktur, Suhaidi menyebutkan bahwa sebanyak 53 jembatan gantung di Gayo Lues akan dibangun oleh Dandim bersama jajaran, baik dalam bentuk permanen maupun darurat. Sementara untuk perbaikan sawah terdampak bencana, pemerintah daerah hingga kini belum melakukan penanganan karena khawatir terjadi tumpang tindih kewenangan dengan Kementerian Pertanian.
