Headline.co.id, Pontianak ~ Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) berkomitmen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif. Hal ini ditegaskan dalam pembukaan Webinar Kelas Edukasi Kalimantan (KLIK) x Mbak Kepo Belajar Vol. 3 dengan tema “Manajemen Kualitas Pelayanan Publik” yang diadakan secara virtual pada Senin (11/5/2026).
Acara ini merupakan hasil kolaborasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Barat dan Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik (Pusjar SKPP) LAN Samarinda. Dalam pembukaan acara, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, didampingi oleh Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Barat, Windy Prihastari, menekankan pentingnya kualitas pelayanan publik sebagai cerminan kehadiran negara di tengah masyarakat.
Harisson menyatakan bahwa keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari perencanaan yang megah, tetapi dari kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan layanan yang dirasakan masyarakat. Transformasi pelayanan publik di Kalbar diperkuat melalui inovasi digital seperti POLISE (Portal Layanan Berbasis Web), pelayanan ramah kelompok rentan, aplikasi SEKAMPADI (Survei Kepuasan Masyarakat Aplikasi Daring), dan pengembangan PEMANDU YANLIK (Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
“Saya mengajak seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan komitmen. Jangan hanya memenuhi standar administratif, tetapi hadirkan layanan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat guna mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi,” tegas Harisson.
Ia menambahkan bahwa tantangan pelayanan publik di Kalimantan Barat cukup besar, mengingat luas wilayah mencapai 147.307 km² dengan karakteristik geografis berupa hutan dan sungai, serta jarak administratif yang jauh pusat kota dan daerah pedalaman. Harisson menyoroti perjuangan tenaga pendidik di pelosok dan anak-anak sekolah yang harus menyeberangi sungai atau berjalan kaki sejak subuh demi akses pendidikan.
“Kondisi geografis yang menantang tidak boleh menjadi alasan. Kita memerlukan strategi kolaborasi lintas sektor untuk memastikan pelayanan dasar tersedia bagi seluruh masyarakat, serta memprioritaskan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi sebagai pembuka jalan bagi layanan berkualitas. Mari terus bersemangat dan optimistis dalam meningkatkan kualitas layanan publik bagi masyarakat,” ujarnya.
Kepala Pusjar SKPP LAN Samarinda mengapresiasi konsistensi BPSDM Kalbar dalam menghadirkan tema pembelajaran yang relevan dan aktual bagi ASN. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya berdampak bagi ASN di lingkungan Pemprov Kalbar, tetapi juga memberikan manfaat secara nasional.
“Semangat yang ditunjukkan BPSDM Provinsi Kalimantan Barat ini sangat luar biasa karena tidak hanya ditujukan untuk ASN di tingkat provinsi saja, namun diharapkan dapat berkembang dan memberikan dampak secara nasional. Dengan mengangkat tema-tema yang relevan dengan kebutuhan saat ini, materi edukasi ini dapat diakses dan menjadi manfaat nyata bagi ASN di luar lingkungan Pemprov Kalbar,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam menjawab tantangan birokrasi yang semakin kompleks. Hampir seluruh wilayah di Kalimantan kini mampu menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II secara mandiri.
“Setelah sebelumnya sukses dilaksanakan di Kalimantan Timur dan tahun lalu di Kalimantan Selatan, maka untuk tahun ini giliran Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah yang akan menyelenggarakannya. Saya sangat optimistis atas inovasi dan kesiapan ini,” tambahnya.
Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Barat, Windy Prihastari, menjelaskan bahwa webinar ini merupakan langkah konkret dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan kapasitas aparatur. Menurut Windy, pengembangan kompetensi ASN tidak boleh tersekat oleh batas wilayah, sehingga kolaborasi BPSDM Kalbar bersama LAN RI Samarinda dirancang untuk menjangkau peserta secara luas, mulai dari regional Kalimantan hingga skala nasional.
“Kegiatan ini adalah wujud sinergi BPSDM Kalbar dengan Pusjar SKPP LAN RI Samarinda yang kami dedikasikan untuk seluruh ASN, tidak hanya di Kalimantan tetapi juga se-Indonesia. Kami ingin membangun branding pelayanan publik yang kuat melalui penguatan kapasitas SDM,” ujar Windy.
Ia optimistis bahwa konsistensi menghadirkan ruang belajar seperti KLIK x Mbak Kepo akan berdampak langsung terhadap peningkatan standar kompetensi ASN dalam menghadirkan pelayanan publik yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Saya berpesan agar kita terus bersyukur dan selalu mengoptimalkan sumber daya yang ada. Mari kita manfaatkan setiap sarana untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, agar keberadaan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya secara nyata oleh seluruh lapisan warga,” pungkasnya.
Komitmen Pemprov Kalbar dalam melakukan transformasi pelayanan publik juga telah membuahkan sejumlah capaian membanggakan. Pada tingkat regional, Kalbar berhasil meraih penghargaan Terbaik Pertama bidang Entrepreneur Government melalui inovasi Creative Financing, serta Terbaik Pertama kategori Pengendalian Inflasi pada ajang Awarding Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Kalimantan Tahun 2026.
Selain itu, capaian pelayanan publik Kalbar juga menunjukkan tren yang sangat positif, di antaranya Indeks Pelayanan Publik (IPP) kategori Sangat Baik (A) dengan nilai 4,71, Kepatuhan Pelayanan Publik dengan nilai 95,65 (Zona Hijau Kualitas Tertinggi) dan masuk 7 besar nasional, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 88,38 (Sangat Baik), serta Reformasi Birokrasi dengan nilai 86,79 kategori A yang menjadi tertinggi di Kalimantan.
Melalui webinar ini, diharapkan tercipta pertukaran pengetahuan yang mampu mendorong lahirnya inovasi pelayanan publik yang adaptif, inklusif, dan benar-benar berbasis pada kebutuhan masyarakat luas. (Wnd/nzr)
