Headline.co.id, Sleman ~ Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan (BP4) Wilayah 3 Kapanewon/Kecamatan Seyegan, Sleman, tengah menyiapkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) untuk tahun anggaran 2027. Langkah ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola dan memastikan distribusi pupuk bersubsidi bagi petani tepat sasaran. Pertemuan koordinasi yang diadakan pada Senin (4/5/2026) di Pendopo BP4 Seyegan, Kabupaten Sleman, melibatkan 61 kelompok tani dan perangkat desa dari lima kalurahan.
Koordinator Penyuluh BP4 Wilayah 3, Saiful Hadi, menekankan pentingnya dokumen RDKK sebagai instrumen krusial untuk menjamin ketersediaan sarana produksi dan meningkatkan produktivitas pangan nasional. “Dokumen RDKK adalah kunci untuk memastikan bahwa pupuk bersubsidi sampai kepada petani yang benar-benar membutuhkan,” ujar Saiful.
Meskipun alokasi pupuk telah disiapkan, Dinas Pertanian Kabupaten Sleman menemukan adanya anomali dalam data serapan. Risgiyanto dari Bidang Tanaman Pangan mengungkapkan bahwa rata-rata penebusan pupuk bersubsidi baru mencapai 55 persen per petani. Bahkan, terdapat beberapa petani yang tidak menebus jatah mereka selama tiga tahun berturut-turut meskipun terdaftar dalam sistem. “Ini adalah masalah yang perlu segera diatasi agar pupuk dapat dimanfaatkan secara optimal,” tegas Risgiyanto.
Kebutuhan pupuk yang tercatat dalam RDKK wilayah tersebut mencapai 708 ton urea dan 795 ton NPK. Jika serapan tetap rendah, dikhawatirkan akan terjadi pengurangan kuota alokasi pupuk oleh pemerintah pusat pada tahun-tahun mendatang. Menanggapi kendala ini, Agus Purwanto, perwakilan perangkat desa dari Kalurahan Margomulyo, mengusulkan penyederhanaan prosedur penebusan. Ia juga menyarankan agar data petani yang konsisten tidak mengambil jatah dihapus, sehingga alokasi dapat dialihkan kepada petani lain yang lebih membutuhkan.
