HeadLine.co.id (Bogor) – Bupati Bogor Ade Yasin mengeluhkan masih terjadi mobilitas masyarakat, padahal Kabupaten Bogor sudah menerapkan PSBB lebih dari sepekan. Ade menilai hal ini dikarenakan tidak adangan sanksi yang tegas sehingga membuat masyarakat masih beraktivitas seperti keadaan normal.
Baca juga: Mata Uang di Asia Menguat, Rupiah Melemah Sendiri
Ade mencontohkan saat ini masih banyak warga Bogor yang pergi ke Jakarta dengan KRL. Ia mengatakan sudah mengajukan penghentian KRL sementara, namun ditolak pusat. Ade mengeluh sebab masih banyak masyarakat yang melakukan mobilisasi ke Jakarta yang merupakan kawasan zona merah covid-19.
Terkait permintaan pemberhentian KRL sementara, Adita Irawati selaku Juru Bicara Kementerian Perhubungan sudah menegaskan bahwa pihak Kemenhub tidak akan menghentikan operasional KRL. Hal ini dikarenakan kebijakan untuk menghentikan operasi KRL maupun transportasi umum lainnya dinilai kurang tepat dan dapat menimbulkan permasalahan baru.
Baca juga: Asteroid 1998 OR2 Diperkirakan Akan Melintasi Bumi Pekan Ini, Kelihatan Seperti Memakai Masker
Senada dengan Adita, Direktur Jenderal Perkeretapian Kementerian Perhubungan, Zulfikri mengatakan pihaknya hanya akan melakukan pembatasan, bukan menutup atau melarang sama sekali, khususnya untuk melayani kegiatan dan pekerjaan yang dikecualikan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
“Yang akan dilakukan adalah membatasi jumlah penumpang untuk menjaga jarak (Physical Distancing), membatasi jam operasional dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan menempatkan petugas yang akan mengawasi pelaksanaan physical distancing,” jelas Zulfikri
Baca juga: Pengembangan Kasus Korupsi Bupati Muara Enim, KPK Amankan 2 Tersangka
Selain itu dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2010 serta Peraturan Menteri Perhubungan nomor 18 tahun 2020 telah dijelaskan perihal pengendalian transportasi guna mencegah penyebaran virus.
Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pada daerah PSBB yang dilakukan adalah pengendalian transportasi bukan pemberhentian operasional.
Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 33 tahun 2020 pasal 18 ayat 2 juga menjelaskan bahwa angkutan perkeretaapian dikecualikan dari penghentian sementara.
Baca juga: IDI Kembali Berduka Kehilangan dr Mikhael Robert dengan Keluhan Corona
Pengamat transportasi, Ellen Tangkudung pun turut memberikan tanggapan terkait hal ini. Ellen menilai penghentian ataupun pembatasan transportasi bukan langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Ia mengatakan akar permasalahannya bukan pada KRL nya melainkan pada aktivitasnya.
“Banyaknya pergerakan masyarakat karena ditengarai oleh masih banyaknya perusahaan-perusahaan atau kantor-kantor yang masih memperkerjakan pegawainya tidak secara working from home. Oleh karenanya yang diberhentikan bukan transportasinya melainkan aktivitas dari perusahaan,” papar nya.
Baca juga: PSSI Akan Terima Kucuran Dana Segar FIFA Sebesar 7,7 M
Ellen menambahkan dengan cara itu maka secara otomatis, transportasinya akan mengikuti dengan sendirinya.
