Headline.co.id, Kupang ~ Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempercepat pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah ini diambil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir dan mendukung target swasembada garam nasional. Percepatan ini dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor, terutama dalam pembahasan Tim Terpadu dan Tim Persiapan Pengadaan Tanah K-SIGN yang diadakan di Kupang pada 23 April 2026.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, menyatakan bahwa proyek K-SIGN merupakan langkah konkret pemerintah untuk memperkuat kemandirian industri garam nasional. “Pembangunan kawasan ini tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga membuka peluang kerja dan usaha bagi masyarakat pesisir, khususnya di Rote Ndao,” ujarnya dalam siaran resmi pada Minggu (26/4/2026).
Koswara menambahkan bahwa sinergi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sangat penting untuk mengatasi berbagai tantangan di lapangan, baik teknis maupun sosial. Kegiatan di Kupang ini juga menjadi bagian penting untuk memastikan kesiapan pengadaan tanah sebagai fondasi pembangunan kawasan industri garam yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menyampaikan bahwa kehadiran K-SIGN akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi daerah. “Kawasan ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta menggerakkan sektor ekonomi pendukung di daerah,” ungkapnya. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi erat pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam penyelesaian pengadaan tanah dan kesiapan masyarakat di lokasi terdampak.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT, Benyamin Nahak, menegaskan bahwa dukungan infrastruktur menjadi faktor kunci keberhasilan kawasan. Menurutnya, ketersediaan akses jalan serta pengelolaan sumber daya air akan memperlancar mobilitas produksi dan meningkatkan efisiensi distribusi garam.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Miftahul Huda, menambahkan bahwa aspek perencanaan dan koordinasi terus diperkuat untuk memastikan kelancaran proses. “Kami memastikan seluruh tahapan berjalan terintegrasi dan memberikan kepastian bagi pemerintah maupun masyarakat,” ujarnya.
Pembahasan dalam forum ini turut melibatkan perangkat daerah di sekitar K-SIGN, termasuk Camat Rote Timur, Camat Pantai Baru, Camat Landu Leko, serta para kepala desa di wilayah tersebut. Keterlibatan ini sekaligus menjadi ruang bersinergi mulai mengevaluasi progres pengadaan tanah, pendataan lokasi, hingga penyusunan dokumen penetapan lokasi sebagai dasar hukum pembangunan kawasan.
Hasil pembahasan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani seluruh peserta sebagai komitmen bersama untuk memastikan proses berjalan transparan, adil, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga tumbuhnya pusat ekonomi baru di Rote Ndao.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya menegaskan bahwa pembangunan K-SIGN merupakan bagian dari kebijakan strategis untuk memperkuat kemandirian industri garam nasional. Selain mengurangi ketergantungan impor, proyek ini juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, serta menggerakkan perekonomian daerah secara berkelanjutan menuju swasembada garam nasional.
