Headline.co.id, Langgur ~ Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan komitmennya untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman melalui penguatan budaya sekolah yang inklusif dan kolaboratif. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, Bin Raudah Arif Hanoeboen, menyatakan bahwa program ini merupakan langkah strategis untuk mengatasi berbagai masalah sosial di kalangan pelajar, termasuk tawuran.
Raudah menjelaskan bahwa semua pihak harus bersinergi untuk menciptakan sekolah yang aman dan nyaman. Program ini akan dilaksanakan bersama kepolisian, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kepala satuan pendidikan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. “Semua harus bersinergi untuk menciptakan sekolah yang aman dan nyaman. Program ini akan dikolaborasikan bersama kepolisian, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kepala satuan pendidikan, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat,” ujar Raudah di Taman Landmark Kota Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, pada Jumat (24/4/2026).
Ia menegaskan bahwa tawuran pelajar adalah masalah serius yang harus segera dihentikan. Menurutnya, kekerasan bukanlah solusi dan hanya meninggalkan dampak negatif. “Tidak ada masalah yang selesai dengan kekerasan. Yang tersisa hanya kepedihan. Karena itu, mari kita sudahi tindakan anarkis dan mulai membangun kebersamaan,” tegasnya.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Raudah juga mengapresiasi capaian pembangunan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara di bawah kepemimpinan Bupati Muhamad Thaher Hanubun yang dinilai berhasil memperkecil kesenjangan antarwilayah. Capaian tersebut, kata dia, perlu dijaga dengan memperkuat peran generasi muda sebagai agen perubahan. “Generasi muda memiliki ide dan inovasi. Jika terus dikembangkan, berbagai persoalan dapat diselesaikan. Kuncinya adalah persatuan,” ujarnya.
Sebagai langkah lanjutan, Dinas Pendidikan akan menggelar diskusi publik terkait transformasi pendidikan di wilayah kepulauan dengan melibatkan organisasi kepemudaan, seperti Cipayung, KNPI, dan organisasi kepemudaan lainnya. Dalam momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026, Dinas Pendidikan Maluku Tenggara juga mengangkat tema lokal “Mengukir Adat Kei Menjadi Ilmu, Menenun Bakti bagi Ibu Pertiwi”. Tema tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengintegrasikan nilai adat dan kearifan lokal ke dalam proses pembelajaran.
“Pendidikan tidak boleh lepas dari akar budaya. Anak-anak perlu mengenal dan mengamalkan nilai luhur adat Kei sebagai bagian dari jati diri,” katanya. Meski demikian, ia mengakui sektor pendidikan di Maluku Tenggara masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti pemerataan layanan pendidikan, rendahnya literasi dan numerasi, serta capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang perlu ditingkatkan.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, ia menegaskan bahwa semangat kerja tidak boleh menurun. “Efisiensi bukan berarti melemah. Ini menjadi tantangan untuk terus berinovasi dan bekerja lebih optimal,” ujarnya. (MC.Maluku Tenggara/Adolof Labetubun)
