Headline.co.id, Banyuwangi ~ Dalam rangka memperingati Hari Kartini yang jatuh pada 21 April, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar forum “Rembug Perempuan” untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah. Forum ini bertujuan menyerap aspirasi guna merumuskan kebijakan pembangunan untuk tahun-tahun mendatang.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menekankan pentingnya peran perempuan dalam memajukan daerah. “Kemajuan daerah tidak akan tercapai tanpa keterlibatan aktif perempuan. Kami terus mendorong hadirnya kebijakan yang berpihak pada perempuan dan anak sebagaimana pemikiran Kartini tentang pendidikan, kesetaraan kesempatan, dan martabat perempuan,” ujar Ipuk di Aula Minak Jinggo, Kantor Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, pada Selasa (21/4/2026).
Ipuk menambahkan bahwa perempuan memiliki peran strategis tidak hanya dalam keluarga, tetapi juga di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, hingga kepemimpinan. Forum ini menjadi ruang untuk menyerap aspirasi sekaligus merumuskan langkah pembangunan yang lebih inklusif. “Melalui forum ini, kami berharap lahir gagasan dan solusi yang mendorong perempuan Banyuwangi menjadi lebih berdaya, mandiri, sehat, cerdas, dan sejahtera,” katanya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Banyuwangi, Suyanto Waspotondo, menjelaskan bahwa peserta dibagi dalam empat kelompok diskusi berdasarkan tema, yaitu literasi digital, kesehatan jiwa, pemberdayaan perempuan, serta bisnis dan ekonomi kreatif. Sebelum forum berlangsung, para peserta telah melakukan kunjungan ke sejumlah organisasi perangkat daerah untuk memperoleh data dan bahan diskusi. Setiap kelompok kemudian merumuskan rekomendasi yang akan menjadi masukan dalam perencanaan pembangunan. “Setiap kelompok berdiskusi dengan pendamping fasilitator untuk merumuskan masukan yang konkret dan aplikatif,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, berbagai aspirasi mengemuka. Perwakilan KUPI, Zulfi Zumala, mengusulkan perlunya pelatihan literasi digital bagi anak dan orang tua, serta penyediaan layanan konsultasi dan pengaduan terkait kekerasan digital. “Kami juga mengusulkan peningkatan kapasitas penggunaan media sosial untuk produktivitas, literasi keuangan, serta pelatihan keamanan digital bagi perempuan,” katanya.
Selain itu, peserta juga mengusulkan penguatan program pemberdayaan ekonomi bagi kepala keluarga perempuan melalui program “Kanggo Riko”, peningkatan layanan kesehatan mental bagi perempuan dan anak, penyediaan hotline kesehatan, serta pelatihan ekonomi kreatif. Berbagai masukan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan di Banyuwangi. (*)
