Headline.co.id, Jakarta ~ Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat kebijakan yang mendukung petani lokal dengan meningkatkan penyerapan hasil produksi pangan nasional. Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola oleh Perum Bulog, serta menjaga stabilitas pangan nasional di tengah peningkatan produksi beras.
Pada awal tahun 2026, realisasi penyerapan CBP yang bersumber dari produksi dalam negeri menunjukkan peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data dari Badan Pangan Nasional (Bapanas), penyerapan setara beras dari Januari hingga awal Februari 2026 telah mencapai sekitar 112 ribu ton. Angka ini meningkat lebih dari 700 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya sekitar 14 ribu ton.
Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan apresiasi kepada jajaran Perum Bulog atas pencapaian tersebut dan menilai peningkatan serapan di awal tahun sebagai indikator kuat kehadiran negara dalam melindungi petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. “Serapan bulan ini kami terima laporannya setiap hari. Tahun lalu satu bulan hanya 14 ribu ton, sementara tahun ini sudah mencapai 112 ribu ton. Ini naik sekitar 700 persen di Januari,” ujar Amran dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta pada Selasa (3/2/2026).
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Amran berharap tren positif ini dapat terus berlanjut dan terjaga secara konsisten. Dengan dukungan produksi yang kuat dan serapan yang stabil, Indonesia bahkan dinilai memiliki peluang untuk membantu negara sahabat yang membutuhkan pasokan beras. “Kalau ini bertahan dan konstan, insya Allah hampir pasti, bila ada negara sahabat yang membutuhkan beras, kita mungkin bisa menyuplai,” imbuhnya.
Bapanas mencatat capaian serapan setara beras sebesar 112 ribu ton tersebut merupakan realisasi tertinggi di awal tahun dalam lima tahun terakhir. Sebagai perbandingan, serapan beras pada Januari dan Februari 2025 masing-masing tercatat sebesar 14,9 ribu ton dan 171,1 ribu ton.
Peningkatan serapan ini sejalan dengan proyeksi produksi beras nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras pada periode Januari hingga Maret 2026 mencapai 10,16 juta ton, meningkat sekitar 1,39 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
Untuk menyambut akselerasi produksi tersebut, pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Kepala Badan Pangan Nasional, Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Pengatur BUMN Nomor 3 Tahun 2026, Nomor 14 Tahun 2026, dan Nomor 47 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 9 Januari 2026. SKB ini mengatur penugasan kepada BUMN pangan dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2026, dengan penekanan pada prioritas pembelian produksi dalam negeri dan mandat pengadaan CBP sebesar 4 juta ton.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan komitmen Bulog untuk memaksimalkan penyerapan hasil panen petani nasional. Hingga 2 Februari 2026, realisasi pengadaan dalam negeri telah mencapai 112.032 ton setara beras. “Untuk mengakselerasi target tersebut, kami mengoptimalkan tim jemput pangan untuk gabah kering panen dan jagung pipil kering, serta bersinergi dengan TNI, Polri, dan petugas penyuluh pertanian,” jelas Rizal.
Sementara itu, harga gabah di tingkat petani terpantau stabil dan berada pada level yang menguntungkan. Berdasarkan Panel Harga Pangan Bapanas, per 2 Februari 2026, rata-rata harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani mencapai Rp6.790 per kilogram, lebih tinggi dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.
