Headline.co.id, Banda Aceh ~ Pemulihan pascabencana di Aceh menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Pemerintah memastikan bahwa layanan publik di wilayah terdampak telah kembali normal seiring dengan stabilnya roda pemerintahan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Pos Komando Wilayah (Kaposwil) Aceh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Safrizal Z.A, pada Selasa (14/4/2026).
Safrizal menegaskan bahwa aparatur pemerintah telah kembali menjalankan tugas di masing-masing instansi untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berlangsung tanpa hambatan. “Pemerintah terus hadir dan bekerja secara konsisten. Ini penting agar proses pemulihan berjalan terarah dan berkelanjutan,” ujarnya.
Proses pemulihan tidak hanya menyasar aspek administratif, tetapi juga mencakup perbaikan infrastruktur dan lingkungan di wilayah terdampak bencana. Fasilitas umum seperti layanan kesehatan, tempat ibadah, serta akses konektivitas antarwilayah kini menjadi fokus utama percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Selain itu, program pembersihan material sisa bencana melalui skema cash for work dinilai efektif karena mampu mempercepat pemulihan lingkungan sekaligus membantu meningkatkan pendapatan masyarakat terdampak. Di sektor hunian, pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) terus digenjot untuk memberikan kepastian tempat tinggal bagi warga yang kehilangan rumah akibat bencana.
Safrizal juga menyampaikan bahwa aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat mulai menunjukkan pemulihan yang signifikan. Kegiatan belajar-mengajar di sejumlah wilayah juga telah kembali berjalan normal, disertai penguatan ekonomi lokal dan penyaluran bantuan yang semakin tepat sasaran.
Ia turut menekankan pentingnya stabilitas kepemimpinan dalam masa transisi pascabencana. Menurutnya, sinergi pemerintah dan kalangan akademisi menjadi faktor penting dalam memastikan kebijakan pemulihan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat. Safrizal mengakui tantangan pemulihan tidak ringan, namun menegaskan hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijawab melalui kerja keras dan kolaborasi lintas sektor. “Ini bukan hanya soal cepat atau lambat, tetapi bagaimana memastikan masyarakat Aceh benar-benar bangkit dan lebih kuat dari sebelumnya,” pungkasnya.
