Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melantik 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk memperkuat posisi strategis organisasi. Pelantikan ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan publik di sektor ketenagakerjaan. Acara pelantikan dipimpin oleh Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, dan dihadiri oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor di Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Dalam sambutannya, Yassierli menekankan bahwa jabatan bukan hanya posisi administratif, tetapi juga amanah untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama bagi pekerja, pencari kerja, dan pelaku usaha. “Jabatan adalah kepercayaan sekaligus sarana untuk menghadirkan pelayanan terbaik, memberikan dampak, dan meninggalkan legacy bagi bangsa,” ujarnya.
Yassierli menyoroti tantangan besar di sektor ketenagakerjaan, dengan jumlah angkatan kerja yang mencapai lebih dari 155 juta orang. Selain itu, perkembangan teknologi informasi meningkatkan ekspektasi masyarakat terhadap layanan pemerintah yang lebih cepat, transparan, dan responsif.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Menteri Ketenagakerjaan meminta para pejabat yang dilantik untuk memastikan peningkatan kualitas layanan di berbagai bidang strategis. Bidang-bidang tersebut meliputi pasar kerja, pelatihan vokasi, perluasan kesempatan kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, hingga keselamatan dan kesehatan kerja (K3). “Posisi ini sangat menentukan kualitas layanan ketenagakerjaan. Karena itu, saya minta seluruh jajaran memberikan kinerja terbaik yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Yassierli juga mengidentifikasi tujuh tantangan utama yang dihadapi Kemnaker. Tantangan tersebut meliputi penguatan link and match dunia kerja, penyediaan pekerjaan layak dan inklusif, pembaruan regulasi, penegakan norma ketenagakerjaan, transformasi hubungan industrial, pengembangan sistem informasi pasar kerja melalui platform digital, serta reformasi birokrasi.
Sebagai respons, Kemnaker menjalankan enam agenda transformasi. Agenda tersebut meliputi penguatan kepercayaan publik, transformasi layanan berbasis kebutuhan masyarakat, peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui upskilling dan reskilling, penguatan inklusivitas, penegakan norma ketenagakerjaan, serta pengembangan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.
Proses pengisian jabatan dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka dan mutasi antarinstansi. Hal ini mencerminkan komitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam manajemen ASN. Dengan penguatan struktur kepemimpinan ini, Kemnaker optimistis mampu mempercepat transformasi layanan ketenagakerjaan yang adaptif terhadap perubahan zaman, sekaligus menjawab kebutuhan dunia kerja yang semakin dinamis.
