Headline.co.id, Jakarta ~ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk membuka opsi impor Bahan Bakar Minyak (BBM) dari berbagai negara. Langkah ini diambil untuk menjamin ketersediaan pasokan energi nasional di tengah persaingan ketat dalam pengadaan energi di pasar global yang semakin dinamis.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan bersikap terlalu selektif terhadap negara asal pemasok BBM. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan domestik yang tinggi. “Kalau sudah jadi saya akan kabari ya. Tapi sekarang adalah kita dalam posisi seperti ini selalu membuka opsi dari negara mana saja. Jadi jangan kita milih-milih sekarang. Kita dari negara mana aja yang penting ada,” ujar Bahlil Lahadalia melalui keterangan resmi, Senin (6/4/2026).
Menteri Bahlil juga menekankan bahwa kondisi pasar energi internasional saat ini menuntut fleksibilitas tinggi. Ia menjelaskan bahwa kontrak atau tender pembelian tidak selalu menjamin pengiriman barang jika ada pihak lain di pasar global yang sanggup memberikan penawaran harga lebih tinggi. Oleh karena itu, diversifikasi sumber pasokan energi menjadi kunci agar distribusi nasional tidak terganggu.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Selain BBM, pemerintah juga melakukan penyesuaian signifikan pada sumber impor LPG dan minyak mentah. Untuk pasokan LPG, Indonesia mulai mengalihkan sebagian sumber dari Timur Tengah ke Amerika Serikat dan Australia. Sementara untuk minyak mentah, pemerintah mulai melirik negara-negara di kawasan Afrika seperti Angola dan Nigeria sebagai alternatif. “Strategi itu dinilai penting agar distribusi BBM nasional tidak terganggu di tengah kompetisi pembelian antarnegara,” tambah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Sebagai langkah jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada impor, Menteri ESDM juga memastikan bahwa program Biodiesel 50 persen (B50) akan segera diimplementasikan secara resmi. Setelah melalui masa uji coba selama hampir enam bulan pada berbagai moda transportasi dan alat berat, program itu dijadwalkan mulai berlaku pada pertengahan tahun ini. “Dan 1 Juli mulai diterapkan implementasi B50,” tegas Bahlil Lahadalia.
