Headline.co.id, Pontianak ~ Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menekankan pentingnya penguatan kebijakan berbasis data dalam reformasi tata kelola pemerintahan. Hal ini disampaikan saat membuka Workshop Penyusunan Policy Brief Tahun 2026 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar pada Rabu, 1 April 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas keputusan publik yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada penyelesaian masalah pembangunan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalbar, mengambil langkah strategis untuk memperkuat kapasitas birokrasi dalam menghasilkan kebijakan publik yang berbasis data dan solusi. Workshop ini menjadi momen penting bagi para Pejabat Administrator di lingkungan Pemprov Kalbar untuk bertransformasi menjadi pemberi solusi kebijakan yang mampu menjawab persoalan pembangunan secara komprehensif dan terukur.
Dalam sambutannya, Gubernur Ria Norsan menegaskan bahwa indikator keberhasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) telah mengalami perubahan signifikan. “Perlu kita ketahui bersama bahwa kinerja tidak lagi diukur semata-mata dari serapan anggaran, tetapi dari efektivitas kebijakan yang mampu menjawab persoalan nyata di masyarakat secara komprehensif,” ujarnya. Gubernur menekankan peran krusial pejabat administrator dalam memastikan setiap produk kebijakan daerah memenuhi standar kualitas, akuntabilitas, dan relevansi terhadap kebutuhan masyarakat.
Konten ini adalah Iklan dari Platform MGID. Headline.co.id tidak terkait dengan materi konten ini.
Kegiatan ini sejalan dengan Misi Keempat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, kompeten, serta menerapkan prinsip good governance dan good government. Ia menambahkan, penyusunan policy brief mendorong ASN untuk tidak bekerja secara rutinitas semata, tetapi mampu menghadirkan inovasi kebijakan yang efektif, transparan, dan akuntabel. “Policy brief harus mampu menyajikan rekomendasi yang ringkas, padat, dan berbasis data sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah agar tetap berada dalam koridor regulasi yang tepat demi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Selain penguatan kebijakan, Gubernur juga menyampaikan kesiapan Kalimantan Barat untuk menjadi penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun 2026. Ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kompetensi kepemimpinan strategis bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI atas dukungan dan kerja sama dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur di Kalimantan Barat. “Diharapkan seluruh persiapan teknis pasca akreditasi dapat segera ditindaklanjuti agar PKN Tingkat II dapat berjalan lancar sebagai jawaban atas tantangan pembangunan Kalimantan Barat ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN LAN RI, Tri Widodo Wahyu Utomo, menyampaikan apresiasi atas komitmen Gubernur Kalbar dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik. Menurutnya, kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh komitmen pemimpin dalam mendorong kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ia juga menyoroti pentingnya sinergi policy maker dan policy analyst agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan implementatif. “Kebijakan bukan sekadar rutinitas, tetapi strategi yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kehadiran Bapak Gubernur menjadi bukti bahwa kebijakan merupakan hal yang sangat penting,” ujarnya.
Tri Widodo menjelaskan bahwa workshop ini diikuti oleh 44 peserta yang ditantang untuk menghasilkan policy brief berkualitas tinggi, mulai dari jenjang Analis Kebijakan Pertama hingga Utama. Ia berharap, dengan dukungan penuh dari Gubernur dan Sekretaris Daerah, peran analis kebijakan di Kalimantan Barat semakin kuat sehingga kualitas kebijakan publik di daerah ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain. “Dengan sinergi yang kuat, marwah dan peran analis kebijakan akan semakin meningkat dan mampu mendorong lahirnya kebijakan publik yang berkualitas dan berdampak nyata,” pungkasnya.
